Pefindo Turunkan Rating Obligasi Sejumlah Emiten BUMN

JAKARTA, investor.id - Lembaga pemeringkat efek PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menurunkan peringkat surat utang beberapa emiten yang memiliki afiliasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga akhir September 2025.

Penurunan peringkat ini terutama terjadi pada sektor konstruksi dan properti, dua industri yang sedang menghadapi tekanan berat akibat pelemahan permintaan dan terbatasnya akses pendanaan.

Head of Non-Financial Institution Ratings 2 Pefindo, Yogie Surya Perdana menjelaskan bahwa penurunan peringkat tersebut tidak serta-merta disebabkan oleh status BUMN perusahaan terkait, melainkan lebih karena faktor fundamental industri dan kemampuan keuangan masing-masing emiten.

“Kalau kita berbicara penurunan peringkat pada BUMN, itu tidak bisa disamaratakan. Bukan karena mereka BUMN lalu otomatis peringkatnya turun. Ini kasus per kasus, dan banyak dipengaruhi oleh kinerja sektoral,” ujar Yogie dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (16/10/2025).

Menurut Yogie, sektor konstruksi masih menjadi salah satu industri dengan tekanan paling besar sepanjang 2025. Salah satu contohnya adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang peringkatnya diturunkan dua kali oleh Pefindo — dari sebelumnya BB- menjadi CCC, dan kemudian menjadi Selective Default (SD).

“Kepercayaan investor terhadap sektor konstruksi memang sedang melemah. Ini berdampak langsung terhadap kemampuan emiten untuk melakukan fundraising dan refinancing. Risiko pembiayaan meningkat karena penurunan sentimen pasar,” jelasnya.

Pefindo mencatat, lemahnya arus kas dan tingginya beban utang jangka pendek membuat emiten konstruksi seperti WIKA menghadapi tantangan besar dalam menjaga likuiditas. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan besar semakin memperberat posisi keuangan di tengah minimnya dukungan pendanaan baru dari pasar modal.

Selain sektor konstruksi, penurunan rating juga terjadi pada beberapa emiten di sektor properti yang memiliki afiliasi dengan BUMN Karya, seperti PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) dan PT PP Properti Tbk (PPRO).

Yogie menilai, meskipun pemerintah telah memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) menjadi 100% hingga akhir Desember 2025 dan Bank Indonesia mulai menurunkan suku bunga acuan, dampaknya belum terasa merata ke seluruh pengembang.

“Regulasi yang bersifat supportive seperti PPN DTP dan penurunan suku bunga seharusnya positif bagi sektor properti. Tapi efeknya tidak sama rata karena tergantung pada product mix masing-masing emiten,” paparnya.

ADCP dan PPRO, misalnya, memiliki portofolio proyek yang didominasi oleh pengembangan high-rise seperti apartemen dan kompleks hunian vertikal. Banyak proyek tersebut yang masih dalam bentuk ready stock atau inventory, namun belum berhasil dikonversi menjadi penjualan. “Karena proyek high-rise mereka banyak yang belum laku atau masih tersimpan dalam inventory, maka kemampuan untuk menghasilkan arus kas (cashflow) menjadi terbatas. Kondisi inilah yang mempengaruhi kualitas kredit mereka,” ujar Yogie.

Meski demikian, Pefindo sempat menaikkan peringkat PP Properti dari kategori Selective Default (SD) menjadi CCC, setelah perseroan berhasil mencapai kesepakatan homologasi dengan kreditur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, secara fundamental, kondisi keuangannya masih perlu diperkuat.

“Upgrade peringkat PPRO lebih karena keberhasilan mereka menyelesaikan PKPU, bukan karena fundamental yang sudah membaik signifikan. Tantangan mereka tetap sama, yakni bagaimana mengubah aset dalam bentuk inventory menjadi cashflow yang kuat,” tutur Yogie.

Tiga Emiten Turun Peringkat

Editor: Natasha Khairunisa