Fenomena #KaburAjaDulu, Ini Solusi untuk Pemerintah dan Generasi Muda

JAKARTA, investor.id – Saat ini, tagar #KaburAjaDulu ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, mencerminkan keresahan generasi muda Indonesia terhadap situasi ekonomi, hukum, dan masa depan mereka di negeri ini. Namun, apakah fenomena ini benar-benar sebuah solusi atau justru alarm bahaya bagi bangsa?

Gema Goeyardi, pakar keuangan dan pendiri Astronacci Group mengemukakan perspektif kritisnya terhadap dua pihak utama dalam polemik ini, yakni pemerintah yang gagal memenuhi hak rakyat, serta masyarakat, khususnya Gen Z, yang kurang menjalankan kewajibannya.

“Fenomena ‘kabur aja dulu’ bukan sekadar tren, melainkan bukti nyata adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kondisi negara dan masyarakat saat ini.

Tentunya ini harus segera dicarikan solusinya antara pemerintah dan berdiskusi dengan stakeholder, termasuk rakyat. Mereka harus saling duduk bersama dan mencari solusi dan jangan saling bermusuhan, karena secara makroekonomi bila hal itu dibiarkan bisa menjadi beban,” jelas dia dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Sebagai pelaku bisnis, Gema Goeyardi berharap, di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih melanda dunia dan berimbas di Tanah Air, seharusnya semua pihak terus berpikir mencari solusi agar ekonomi Indonesia tidak terimbas negatif.

“Kita harus pelajari dan ambil solusi agar tagar KaburAjaDulu tidak makin meluas dan pemerintah segera mencari solusi yang tepat,” imbuhnya.   Untuk mencari solusi atas hal tersebut, Gema Goeyardi melihat ada beberapa hal:

1. Hak Rakyat yang Tidak Terpenuhi

Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, keamanan, serta kesejahteraan ekonomi. Namun, kondisi saat ini memperlihatkan banyaknya permasalahan yang membuat rakyat, terutama anak muda, merasa tidak memiliki masa depan yang cerah di Indonesia:

•     Ketidakadilan hukum: Penegakan hukum semakin tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kasus korupsi besar sering kali berakhir dengan impunitas, sementara rakyat kecil dihukum berat.

•     Meningkatnya kriminalitas: Aparat hukum lebih fokus pada urusan non-esensial dibandingkan melindungi rakyat dari ancaman nyata.

•     Ketidakpastian hukum: Tagar #PercumaLaporPolisi mencerminkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

•     Akses ekonomi yang sulit: Dengan lapangan kerja terbatas dan biaya hidup tinggi, banyak anak muda lebih memilih mencari peluang di luar negeri.

2. Ekonomi dan Pendidikan yang Tidak Berpihak pada Masa Depan Generasi Muda

Hal ini tentu memunculkan ketidakadilan hukum, faktor ekonomi dan pendidikan juga menjadi pendorong utama munculnya fenomena yang banyak muncul. Antara lain:

•     Gaji kecil, biaya hidup tinggi: Banyak anak muda yang sulit mendapatkan pekerjaan dengan upah layak, sementara harga kebutuhan pokok terus melonjak.

•     Lapangan kerja terbatas: UMKM kesulitan berkembang akibat pajak tinggi dan regulasi yang tidak mendukung.

•     Sistem pendidikan yang tidak relevan: Pendidikan di Indonesia masih berfokus pada hafalan, bukan keterampilan. Lulusan universitas pun banyak yang tidak siap masuk ke dunia kerja.   “Saya sebagai pelaku bisnis sering melihat minimnya kesiapan tenaga kerja. Dari 60.000 pelamar kerja yang masuk ke Astronacci Group setiap bulannya, hanya kurang dari 2% yang memenuhi standar mulai dari bahasa, etos kerja, pengalaman dan lainnya. Ini tentu harus dilihat dari awal jenjang pendidikan yang menjadi jembatan memasuki dunia kerja,” papar dia.

Menurut dia, untuk mengatasi hal itu yang perlu diperbaiki adalah sistem pendidikan yang terus menyiapkan agar generasi muda siap. Kementerian Pendidikan harus sadar bahwa sistem pendidikan kita tidak menyiapkan generasi muda untuk dunia kerja.

Dilema

Editor: Thomas Harefa