Pemprov NTT Bantu Bangun Rumah Keluarga Siswa SD NTT Korban Kemiskinan

KUPANG, investor.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada agar segera memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh keluarga korban YBR (10) siswa SD di Kabupaten Ngada yang meninggal dunia gantung diri di Pohon Cengkeh pada 29 Januari 2026. 

"Sejak awal peristiwa ini terjadi, kita sudah berkomunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Ngada untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi keluarga korban. Dan saya juga pastikan kami dari Pemprov NTT akan membangun rumah layak huni agar pantas ditempati oleh keluarga korban," ungkap Gubernur NTT Melki Lala Lena ketika dikonfirmasi B-Universe, Rabu (4/2/2026). 

Menurut Gubernur NTT, Pemprov NTT juga akan memastikan sistem social security net atau jaring pengaman sosial yang harus dibangun bersama. 

"Social security net selama ini yang sudah dibangun sedemikian rupa tapi belum menjangkau seperti ini, ke depan kita akan menambah lagi sebuah sistem baru, mudah-mudahan bisa memperkuat sistem yang sudah ada," katanya. 

Gubernur NTT menyebutkan, dari peristiwa ini yang perlu dibenahi adalah memperbaiki sebuah sistem pengaman sosial yang memastikan bahwa kejadian seperti ini harus bisa dideteksi sejak pertama dan harus dibantu. 

"Saya tadi sedang memikirkan seperti yang saya lihat dibeberapa negara itu di luar yang sudah dibuat baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Tapi kita juga membutuhkan respon cepat semacam pengumpulan dana sosial untuk membantu cepat tidak melalui birokrasi," katanya. 

Ia berharap, agar sistem pendataan seluruh masyarakat miskin di NTT jangan sampai lagi menjadi masalah. 

"Ini saja saya tau kependudukan mereka tidak ditopang dengan baik. Dari Nagekeo ke Jerebuu ternyata Adminitrasi Kependudukan (Adminduk) keluarga korban belum diamankan. Sehingga saya minta Adminduk keluarga korban segera diselesaikan. Kalau mereka tidak mendapat bantuan sosial karena persoalan Adminduk ini cuma soal kertas dan segera diberesin. Kedalam itu semua masyarakat munkin harus masuk data," jelas Gubernur NTT. 

Sinkronisasi Data dan Urgensi Sistem Respon Cepat Sosial

Tragedi yang menimpa YBR di Kabupaten Ngada menyingkap sebuah persoalan fundamental dalam birokrasi kemiskinan di Indonesia: hambatan administratif yang memutus akses bantuan bagi warga paling rentan.

Seringkali, skema bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah tidak dapat tersalurkan hanya karena persoalan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang tidak mutakhir atau perpindahan domisili yang tidak tercatat secara resmi.

Dalam kasus ini, ketidaksinkronan data kependudukan antara wilayah asal dan wilayah domisili baru menjadi penghalang bagi keluarga korban untuk masuk ke dalam basis data jaring pengaman sosial.

Langkah Gubernur NTT untuk menginisiasi sistem pengumpulan dana sosial non-birokratis merupakan upaya untuk memotong jalur birokrasi yang kaku dalam situasi darurat. Di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial seperti NTT, deteksi dini terhadap keluarga yang mengalami krisis ekonomi sangat bergantung pada kepekaan struktur pemerintahan terkecil serta validitas data yang terintegrasi.

Perbaikan sistem social security net yang lebih responsif diharapkan tidak hanya memberikan bantuan fisik seperti rumah layak huni. Tetapi juga memastikan tidak ada lagi warga negara yang seakan terlupakan oleh sistem, hanya karena persoalan dokumen kertas.

Editor: Grace El Dora