Siswa NTT Bunuh Diri karena Kemiskinan, Komisi VIII DPR Usulkan Bansos Anak

JAKARTA, investor.id – Komisi VIII DPR mengusulkan adanya dana bantuan sosial (bansos) khusus untuk anak-anak. Usulan tersebut disampaikan merespons kematian tragis YBR (10), bocah yang mengakhiri hidupnya di kebun neneknya di Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Jadi mungkin hal yang memang kita evaluasi nanti misalkan kebijakan untuk bansos itu bagaimana, apakah itu nanti apakah perlu ada perubahan di pemberian," ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko kepada wartawan di Kompleks DPR/ MPR pada Rabu (4/2/2026).

"Karena kadang-kadang bansos itu kadang-kadang salah sasaran juga. Harusnya ke anak, untuk anak atau bagaimana," imbuhnya.

Singgih menyebutkan, pihaknya masih menemukan dana bansos tak tepat sasaran, khusunya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal tersebut menyebabkan keluarga yang seharusnya menerima bansos malah tak mendapatkannya.

Oleh sebab itu, dia meminta Kementerian Sosial untuk mengevaluasi skema penyaluran bansos. Rencananya, kata Singgih, Komisi VIII DPR bakal memanggil Kementerian Sosial untuk membahas hal tersebut.

"Kita jadwalkan minggu depan," kata dia.

Sebelumnya, tragedi memilukan menimpa seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, NTT. Bocah kelas IV SD berinisial YBR (10) ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar di kebun milik neneknya, Kamis (29/1/2026).

Celah Distribusi Bansos dan Kerentanan Anak di Wilayah Terpencil

Usulan pembentukan dana bantuan sosial (bansos) khusus anak muncul sebagai kritik terhadap efektivitas skema bantuan yang ada saat ini, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Meskipun PKH memiliki komponen untuk anak sekolah, sering kali penggunaan dana tersebut sepenuhnya dikelola oleh kepala keluarga tanpa jaminan pemenuhan kebutuhan spesifik anak, seperti alat tulis atau kebutuhan gizi harian.

Di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Kabupaten Ngada, kendala geografis dan buruknya pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sering kali membuat keluarga yang berada di garis kemiskinan ekstrem justru terlewat dari jaring pengaman pemerintah.

Tragedi yang menimpa YBR menjadi pengingat pahit kemiskinan struktural tidak hanya berdampak pada daya beli keluarga, tetapi juga menyerang kondisi psikologis anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah serta pengawasan distribusi menjadi krusial agar bantuan benar-benar sampai ke tangan individu yang membutuhkan.

Reformasi skema bansos yang lebih "pro-anak" diharapkan mampu memberikan perlindungan langsung yang lebih spesifik, sehingga pendidikan dasar anak tidak lagi terhambat oleh hambatan ekonomi yang sifatnya sangat mendasar.

Editor: Grace El Dora