HIPMI Soroti Jamaah Umrah RI yang Terdampak Gangguan Penerbangan di Timur Tengah

JAKARTA, investor.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyoroti gangguan penerbangan yang dialami sejumlah jamaah umrah Indonesia akibat situasi konflik di kawasan Timur Tengah. 

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Dr. Anggawira, MM, MH, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut dan meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah yang lebih konkret dan progresif.

“Kami sampai saat ini belum melihat langkah-langkah yang benar-benar konkret dan progresif untuk menangani situasi ini. Jika tidak segera ditangani dengan cepat dan terkoordinasi, jumlah jamaah yang tertahan akan semakin banyak dan biaya yang harus ditanggung juga akan semakin membengkak,” ujar Anggawira dalam keterangannya di Mekkah, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Anggawira membeberkan sejumlah laporan dari penyelenggara perjalanan umrah dan komunitas jamaah, memperkirakan sekitar 54 ribu jamaah umrah Indonesia saat ini masih berada di Tanah Suci, dan berpotensi terdampak oleh gangguan penerbangan akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Ia melaporkan, kondisi ini menjadi semakin berat karena terjadi pada bulan Ramadan, di mana tingkat okupansi hotel di Makkah dan Madinah meningkat signifikan sehingga harga akomodasi juga relatif lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan biasa.

“Jika keterlambatan pemulangan ini berlarut-larut, biaya tambahan untuk hotel, konsumsi, dan kebutuhan jamaah tentu akan terus meningkat. Dalam kondisi seperti ini jangan sampai seluruh beban biaya tambahan justru harus ditanggung sendiri oleh jamaah,” jelas dia.

Selain itu, HIPMI juga mengingatkan terjadinya lonjakan harga tiket penerbangan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan pada aplikasi pemesanan tiket, harga tiket penerbangan one way rute Jeddah–Jakarta kelas ekonomi maskapai Garuda Indonesia yang dalam kondisi normal berkisar di angka Rp 7–8 juta, kini telah melonjak hingga mencapai sekitar Rp 18–20 juta per tiket.

Lonjakan harga tersebut dinilai berpotensi memberatkan jamaah jika tidak segera ada langkah pengaturan dan pengawasan dari pemerintah, kata Anggawira.

"HIPMI mendorong pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Batik Air agar dapat membantu melalui penambahan jadwal penerbangan atau penyediaan extra flight guna mempercepat pemulangan jamaah Indonesia yang tertahan," demikian pesan Anggawira dalam keterangannya.

Perlunya Batas Harga Tiket dalam Kondisi Darurat 

Selain itu, menurut HIPMI, pemerintah juga perlu menetapkan batas harga tiket dalam kondisi darurat serta memperkuat pengawasan agar tidak terjadi praktik spekulasi harga yang merugikan jamaah.

Lebih lanjut, Anggawira menyampaikan, peristiwa gangguan ini bisa menjadi pelajaran penting dalam tata kelola perjalanan ibadah umrah ke depan.

Menurut HIPMI, perlu ada skema perlindungan yang lebih kuat, termasuk komponen asuransi perjalanan yang dapat membantu kondisi force majeure seperti konflik geopolitik, penutupan wilayah udara, maupun gangguan operasional penerbangan internasional.

“Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah umroh terbesar di dunia dengan lebih dari 1,5 juta jamaah setiap tahun. Karena itu sistem mitigasi krisis bagi jamaah harus dipersiapkan dengan lebih matang agar dalam situasi darurat seperti ini negara dapat hadir memberikan perlindungan yang maksimal,” tutup Anggawira.

Editor: Natasha Khairunisa