Demokrasi untuk Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi

JAKARTA,Investor.id -Demokrasi tidak hanya berhenti pada proses politik, tetapi juga harus menghasilkan kesejahteraan ekonomi yang merata. Maka dari itu, distribusi hasil pembangunan yang lebih adil, serta kebijakan yang mampu memperkuat kembali basis industri nasional menjadi penting. 

Hal tersebut mengemuka dalam seminar nasional dan peluncuran buku “Menggugat Republik” karya Syahganda Nainggolan di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Kamis (5/3/2026). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerangkan, demokrasi juga meniscayakan keadilan, terutama keadilan ekonomi. “Pembangunan yang tidak diiringi distribusi manfaat yang adil berpotensi menggerus kohesi sosial,” ucap dia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (6/3/2026). 

Dasco mengatakan, banyak orang bertanya berapa lama Presiden Prabowo Subianto harus diberi waktu untuk menunaikan janji-janjinya. Namun menurutnya, pertanyaan yang lebih penting justru sebaliknya. “Berapa lama waktu yang diperlukan agar masyarakat sipil bersatu, menguatkan persatuan nasional, agar Prabowo punya waktu menunaikan janji-janjinya?” kata dia.

Menurut Dasco, pemerintah saat ini juga menghadapi warisan persoalan struktural, termasuk izin pertambangan yang dinilai tidak memberi manfaat bagi negara. “Kalau ada IUP tapi tak memberi keuntungan pada negara, pemerintah cabut,” terang dia. 

Salah satu pembicara yang hadir, Rocky Gerung menerangkan, kebijakan memang harus selalu diinterupsi agar ia tidak menjadi monolitik. Dia menerangkan, istilah Prabowonomics kini telah menjadi genre baru dalam perdebatan ekonomi politik Indonesia. “Tugas intelektual adalah membedahnya. Bahkan mungkin mempertengkarkannya. Kalau 70% anggota kabinet tidak mengerti Prabowonomics, itu masalah rekrutmen,” papar Rocky. 

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, kontribusi sektor industri terhadap PDB Indonesia terus menurun. Dia menyebutkan, dulu sekitar 30%  sekarang tinggal sekitar 18%. Oleh karena itu, gagasan Prabowonomics sebagai peluang untuk menghidupkan kembali industrialisasi nasional. “Saya menyebutnya MIIGA—Make Indonesia Industry Great Again,” ucap Jumhur. 

Sementara itu,  Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan garis ideologis Prabowo dalam ekonomi kerakyatan. “Prabowonomics tidak bisa dipisahkan dari pemikiran sosialistis Pak Soemitro dan Pak Margono,” kata dia. 

Menurut Ferry, salah satu wujud konkret gagasan tersebut adalah pengembangan koperasi desa. “Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi jalan agar kehidupan warga lebih baik,” ucap dia. 

Buku yang Menggugat
Buku “Menggugat Republik” mencoba membedah arah demokrasi Indonesia sekaligus menawarkan kerangka ide yang oleh penulisnya disebut Prabowonomics. Syahganda membuka paparannya dengan nostalgia politik, sekaligus pengakuan ideologis terhadap almamaternya. “Kami digodok di sini (ITB). Para aktivis yang dibentuk di kampus ini tak pernah gentar untuk terus berjuang membela kebenaran. Kami dipupuk oleh pemikiran dan ideologi kerakyatan Soekarno,” ujar dia. 

Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur Great Institute ini, gagasan kerakyatan itulah yang ia lihat kembali dalam kepemimpinan Presiden Prabowo. “Cuma Soekarno dan Prabowo yang saya rasakan sebagai pemimpin dengan ideologi kerakyatan yang kuat. Hingga di atas 70 tahun usianya, jiwa kerakyatan Prabowo tidak pernah bisa diragukan,”  papar dia. 

Di salah satu bagian buku itu tertulis kalimat yang kemudian banyak dikutip dalam diskusi: “Republik harus terus digugat agar tidak kehilangan jiwanya—jiwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat.” Buku tersebut, kata Syahganda, dimaksudkan bukan sekadar kritik, tetapi juga tawaran gagasan mengenai arah pembangunan ekonomi nasional yang berpijak pada keadilan sosial. 

Editor: Leonard