Catatan Mudik 2016

Mudik Lebaran 2016 berubah menjadi tragedi hilangnya sejumlah nyawa karena kemacetan parah di exit tol Brebes, Jawa Tengah. Informasi yang beredar 18 orang meninggal karena terjebak kemacetan.Pemerintah dikritik karena dipandang tidak siap dalam menghadapi lonjakan pemudik.

Mudik selalu terulang setiap tahun, namun perbaikan yang dilakukan tidak mampu mengantisipasi membeludaknya jumlah pemudik. Gejala ini jelas amat memprihatinkan karena perjalanan mudik merupakan tolok ukur menilai kinerja pemerintah.

Dalam keseharian kemacetan merupakan hal biasa terjadi. Namun kemacetan berpuluh kilometer di jalan tol jelas persoalan yang tidak dapat dipandang sepele.

Ironisnya, ketika Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes merilis data korban meninggal karena macet, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) justru merilis turunnya kecelakaan dan korban meninggal dalam mudik 2016.

Data Kemenhub terhitung dari H-6 hingga hari pertama Idul Fitri menyebutkan, persentase korban kecelakaan turun 21% disbanding periode yang sama tahun lalu. Tahun ini jumlah kecelakaan tercatat 1.289 kasus, sementara tahun lalu 1.622 kecelakaan. Korban meninggal berkurang 25%, yakni dari 328 pada tahun 2015 menjadi 244 pada 2016.

Pemerintah dan antarinstansi bahkan terkesan saling menyalahkan menghadapi tragedi ini. Kemacetan panjang di exit tol Brebes Timur disebabkan banyak faktor.

Pertama, volume kendaraan yang meningkat drastis dan tidak mampu dikendalikan pemerintah. Tak terdapat antisipasi risiko terburuk dan tidak ada pemberitahuan dari otoritas berwenang mengenai kondisi ini. Volume kendaraan yang bertambah, ditunjang dengan pemberlakuan pembayaran tarif tol dari gerbang tol Cikarang Utama hingga Brebes Timur yang hanya tiga pintu yakni Cikarang Utama, Palimanan, dan Brebes Timur. Akibatnya, kendaraan meluncur dengan sangat cepat dari Jakarta, namun tersendat karena menumpuk menjelang Kabupaten Cirebon dan Brebes.

Kedua, loket pembayaran tol di Brebes Timur juga tidak mampu mengantisipasi membeludaknya pemudik. Pembayaran tol dengan cara manual membutuhkan waktu minimal tiga menit karena harus menghitung kembalian. Ini tentu memerlukan waktu relatif lama. Belum lagi ketika keluar dari tol, kendaraan pemudik bertemu dengan arus dari jalan nasional pantai utara Jawa yang juga sama-sama macet. Maka, jadilah Brebes dan Tegal menjadi kuburan kemacetan yang menyeramkan.

Ketiga, libur dan cuti bersama Lebaran 2016 yang cukup panjang justru menyulitkan dalam pengaturan arus mudik. Hampir semua pemudik berpikiran sama pulang ke kampong halaman lebih awal agar tidak terjebak kemacetan dan bisa beristirahat di desa mempersiapkan Lebaran. Hari Sabtu dan Minggu sengaja dipilih dengan anggapan masih cukup waktu melakukan perjalanan. Sayangnya semua pemudik berpikiran sama dan terjadilah kemacetan.

Keempat, minimnya antisipasi pemerintah terkait dengan kemacetan di jalan tol. Penulis sebenarnya berharap begitu macet panjang, pemudik dibebaskan dari keharusan membayar tarif tol untuk menghindari risiko yang lebih buruk. Bagi pemudik, macet di jalan tol jelas kesengsaraan bertubi-tubi. Di jalan tol baru tentu minim fasilitas karena berada di tengah-tengah sawah dan ladang penduduk.

Tidak ada rumah makan, toilet, tempat beristirahat, stasiun pengisian bahan bakar. Meski bahan bakar sudah terisi penuh dari Jakarta sampai ke Cirebon-Brebes pasti sudah habis tetapi dengan harapan dapat mengisi bahan bakar di Brebes atau Tegal. Kenyataannya, mereka terjebak kemacetan dan dimanfaatkan penduduk menjual bahan bakar, minuman dan makanan yang harganya melonjak jauh karena membawanya sangat susah hingga ke tengah jalan tol.

Pemudik terbius dengan janji-janji pemerintah yang mengatakan perjalanan dari Jakarta ke Brebes Timur akan lancar dan nyaman. Selain itu, promosi melalui jalan tol semuanya lancar membuat pemudik memilih jalan tol.

Tidak adanya rekayasa lalu lintas di exit tol Brebes membuktikan pengelolaan arus mudik tidak sesuai harapan. Ketika jalur pantura lumpuh juga, tidak ada upaya darurat dengan helikopter, misalnya, guna menjemput penumpang dalam kondisi kritis. Bahkan janji pemudik akan dikirim pesan singkat (short message sent/ SMS) kondisi lalu lintas begitu memasuki Brebes, tidak menjadi kenyataan.

Jangankan berkirim SMS, mengatasi kemacetan parah saja mereka sudah panik. Kemacetan terparah dalam sejarah mudik di Tanah Air ini harus menjadi sumber pembelajaran yang berharga pada kemudian hari. Tidak bisa pemerintah dan pengelola jalan tol lepas tanggung jawab atas masalah ini.

Pernyataan maaf saja tidak cukup dengan penderitaan yang dialami pemudik. Pertama, ke depan perlu pengaturan jadwal kepulangan pemudik agar tidak membeludak di jalan raya. Misalnya menerapkan ganjil-genap. H-6 dan H-5, misalnya, untuk kendaraan berplat nomor genap. Sedangkan H-4 dan H-3 untuk kendaraan berplat nomor ganjil.

Memaksa pemudik menggunakan angkutan umum tidak akan berhasil. Pembatasan kendaraan juga sangat diperlukan. Pabrikan kendaraan terus berproduksi tanpa memperhitungkan panjang jalan raya. Pemerintah menangguk untung besar dari pajak kendaraan bermotor namun kemacetan terjadi di mana-mana.

Kedua, antisipasi perlu dilakukan terkait pengaturan arus kendaraan. Kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jakarta menggunakan jalan nasional pantura. Sementara jalan tol dari Jakarta sampai ke Brebes Timur sepenuhnya untuk kendaraan pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Tentu saja sejak sebelum musim mudik dikampanyekan perlunya pembayaran dengan tiket elektronik agar pembayaran lebih mudah dan cepat dilakukan.

Ketiga, tujuh buah atau seluruh gerbang tol dari Jakarta hingga Brebes Timur difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini bertujuan mengatur distribusi kendaraan pemudik agar tidak macet di tempat tujuan. Dengan hanya tiga gerbang tol yang difungsikan ternyata berdampak buruk pada kemacetan parah. Keempat, terhadap para korban terutama yang meninggal, pemerintah dan pengelola jalan tol sudah seharusnya bertanggung jawab dengan memberikan santunan yang layak.

Bagaimanapun, kemacetan parah sudah terjadi. Pemerintah sudah dikritik tidak becus mengelola mudik 2016. Dan pemerintah juga sudah meminta maaf atas kejadian itu. Tinggal bagaimana sekarang seluruh pemangku kepentingan duduk bersama agar kejadian serupa tidak terulang seraya mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol TransJawa.

Paulus Mujiran, Pemerhati sosial, Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang

Editor: Investor.id