NU, Muhammadiyah, dan Penguatan Ekonomi

Dua organisasi Islam terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah basis umat yang mendukung demokrasi Republik ini. Muhammadiyah pada 18 November lalu merayakan 105 tahun eksistensinya dengan mengusung tema “Muhammadiyah Merekat Kebersamaan”.

Sedangkan NU pada 23-25 November menyelenggarakan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar di NTB bertema “Mengukuhkan Nilai Kebangsaan dengan Agenda Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga”. Fakta ancaman radikalisme memang perlu perhatian yang serius karena dampaknya adalah ancaman stabilitas nasional.

Sedangkan tema merekat kebersamaan juga tidak bisa terlepas dari fakta ancaman terorisme dan radikalisme yang cenderung meningkat sehingga perlu direduksi. Oleh karena itu, tema dari kedua ormas keagamaan terbesar di Indonesia ini menarik dicermati, terutama relevansinya terhadap komitmen kesejahteraan umat dan warga.

Kiprah dan eksistensi NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi. Melalui berbagai amal usahanya, misal di sektor pendidikan dan kesehatan, NU dan Muhammadiyah telah dapat meningkatkan peran strategisnya bagi peningkatan kesejahteraan umat. Namun dari segi ekonomi tidak bisa disangkal bahwa peran NU dan Muhammadiyah masih kurang optimal.

Paling tidak prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dianjurkan ternyata belum bisa diimplementasikan dalam keseharian. Oleh karena itu, ke depan NU dan Muhammadiyah harus melakukan instrospeksi dan reorientasi agar bisa lebih mampu berkiprah lebih banyak lagi terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan umat.

Tantangan

Salah satu persoalan mendasar tantangan NU dan Muhammadiyah ke depan adalah orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Meskipun harus diakui bahwa penanganan persoalan ini tidaklah mudah, terutama dikaitkan dengan semakin kuatnya cengkeraman kapitalisme di semua sendi kehidupan. Akibatnya, berbagai program dan kebijakan pemerintah juga tidak bisa mengelak dari kepentingan kapitalis.

Mengacu pro-kontra sistem kapitalis maka beralasan jika kini NU dan Muhammadiyah dituntut menujukkan kiprahnya, terutama mengacu pada komitmen mendukung kebangkitan ekonomi umat yang tidak lain adalah bagian dari implementasi ekonomi kerakyatan. NU dan Muhammadiyah, dengan basis umatnya yang tersebar luas, sangat memungkinkan tumbuh berkembang sehingga harapan terhadap pencapaian kesejahteraan sangat dimungkinkan.

Bahkan, pada era otonomi daerah (otda) dan komitmen pemerintah menumbuhkembangkan industri kreatif dan ekonomi digital secara tidak langsung memberi peluang bagi NU dan Muhammadiyah memacu umatnya melalui berbagai kegiatan produktif, baik yang berhubungan langsung dengan amal usaha ataupun tidak.

Di satu sisi, industri kreatif berbasis budaya lokal juga memberikan keuntungan dalam bentuk terciptanya produk unggulan di setiap daerah. Sehingga meningkatkan kesejahteraan melalui mata rantai di semua lini produksi industri kreatif, apalagi juga didukung oleh perkembangan ekonomi digital. Dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki sekarang, ada keyakinan bahwa NU dan Muhammadiyah mampu melakukan pengembangan diri dalam bidang ekonomi. Jika kita tengok ke belakang, organisasi ini dulu juga mendapat dukungan penuh dari para usahawan.

Kini, sedemikian banyak tokoh pengusaha lokal, regional dan nasional yang berlatar belakang NU dan Muhammadiyah, termasuk juga yang duduk di struktur pemerintahan. Lalu, apa yang kurang? Kemampuan NU dan Muhammadiyah untuk melakukan terobosan dalam bidang ekonomi sangatlah cukup, yang barangkali masih terasa kurang hanyalah soal kemauan saja.

Dari pada energi habis untuk urusan politik, bidang ekonomi tampaknya tidak kalah menarik untuk diseriusi. Meski demikian, tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah juga tidak diharamkan berpolitik, apalagi sebentar lagi terjadi suksesi kepemimpinan nasional tahun 2019 dan juga ada pilkada serentak 2018.

Berpolitik memberi kesempatan NU dan Muhammadiyah untuk membawa perubahan dan mendukung cita-cita kesejahteraan umat dan masyarakat.

Kekuatan

Adanya nilai kepentingan terhadap kiprah NU dan Muhammadiyah bagi kesejahteraan umat dan masyarakat, maka beralasan jika amal usaha NU dan Muhammadiyah menjadi bagian penting untuk mendukung itu semua. Terkait hal ini, pemerintah mengakui tentang kiprah NU dan Muhammadiyah dalam menyiarkan dakwah maupun membina amal usaha.

Sebagai organisasi yang memiliki jutaan umat, pemerintah ingin NU dan Muhammadiyah memberi kontribusi bagi kemajuan bangsa, tidak hanya dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik, tetapi juga pranata sosialkemasyarakatan, baik untuk masa kini dan masa depan.

Dibanding masalah pendidikan-keagamaan, mesti diakui bahwa bidang ekonomi selama ini belum begitu banyak diperhatikan NU dan Muhammadiyah. Keterlibatan praktisi bisnis dalam kepengurusan pusat NU dan Muhammadiyah terhitung masih belum optimal dibandingkan dengan mereka yang berlatar belakang intelektual- akademisi.

Intinya, jika NU dan Muhammadiyah mampu melakukan upaya pembangkitan ekonomi dengan memperbesar perannya, maka kesejahteraan umat dan rakyat bisa terangkat. Kekuatan umat adalah aset berharga NU dan Muhammadiyah untuk digerakkan dalam membangkitkan kesejahteraan umat dan rakyat tanpa harus takut dengan berbagai sebutan model sistem kapitalis.

Artinya, jika usaha pembangkitan ekonomi sudah sampai pada kesadaran individu-organisasi, maka NU dan Muhammadiyah pastilah akan menjadi lebih besar dan kokoh dari keadaan sekarang. Apalagi, jika dikaitkan dengan amal usaha yang terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia, tidak ada alasan untuk tidak bertindak.

Edy Purwo Saputro, Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo

Editor: Investor.id