Inisiatif Saweran untuk Pembangunan Gedung KPK

Sikap DPR yang terkesan menghambat pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dijawab secara tegas oleh rakyat luas. Jawaban itu berupa inisiatif gotong royong berupa saweran dana untuk mewujudkan pembangunan gedung KPK. Rakyat semakin geram dengan sikap DPR yang sering merintangi tugas KPK dengan berbagai alasan yang klise.

Inisiatif saweran merupakan nilai tradisi bangsa yang sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan sekaligus merupakan tamparan terhadap elite politik yang bercokol di Senayan. Pembangunan gedung KPK sangat dibutuhkan segera. Sebenarnya tidak hanya sarana gedung, KPK juga memerlukan sarana yang lain untuk menunjang tugasnya, seperti perangkat teknologi canggih dan laboratorium antikorupsi yang lengkap dan mutakhir.

Betapa besarnya tuntutan rakyat agar pemberantasan korupsi di negeri ini bisa dilakukan secara cepat, menyeluruh, tuntas, dan tanpa pandang bulu. Namun, tuntutan itu belum terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, KPK justru dilemahkan secara sistematik untuk kepentingan elite politik yang korup.

Bangsa ini perlu meneguhkan strategi dan implementasi konvensi antikorupsi. Untuk itu, sangat penting merumuskan kembali strategi nasional agar lebih radikal, komprehensif, dan efektif dalam memberantas korupsi. Beberapa strategi antara lain, strategi pencegahan, penindakan, pengembalian aset negara, kerja sama internasional, dan strategi mekanisme pelaporan, yang selama ini masih belum efektif perlu ditingkatkan kinerjanya.

Langkah yang paling tepat untuk meneguhkan strategi dan implementasi antikorupsi tiada lain adalah dengan jalan penerapan teknologi antikorupsi seluas-luasnya. Hal ini sejalan dengan hasil konferensi PBB tentang antikorupsi atau Conference of States Parties to the United Nations Convention Against Corruption.

Maraknya modus korupsi di negeri ini membuat volume dan bobot kasus korupsi yang ditangani oleh KPK semakin besar. Dengan demikian, lembaga ini harus mencari gedung yang lebih layak, merekrut personel lebih banyak dan mewujudkan sistem kerja yang lebih efektif dengan dukungan teknologi canggih.

Pada prinsipnya ada tiga aspek yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini, yakni transparansi, pengawasan, dan investigasi. Ketiga aspek itu bisa efektif jika melibatkan perangkat teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Penerapan teknologi ini sangat penting untuk mendukung aspek transparansi. Aspek tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, rekrutmen personel, pengadaan barang dan jasa, hingga evaluasi hasil pekerjaan. Esensi transparansi adalah keterbukaan informasi, sehingga konvergensi TIK dengan derivatif pengembangannya sangat berperan di sini.

Untuk mewujudkan aspek transparansi ada beberapa aplikasi TIK yang bisa menunjang antara lain dengan sistem e-Budgetting, e-Sourcing, e-Recruitment, e-Procurement, dan sebagainya. E-Budgetting merupakan aplikasi untuk sistem penganggaran lembaga pemerintah dan swasta yang bisa mencegah duplikasi, mark-up maupun penganggaran untuk kegiatan fiktif.

E-Recruitment merupakan aplikasi untuk merekrut calon pegawai. Aplikasi ini bisa mencegah KKN dalam seleksi penerimaan pegawai. Sedangkan e-Procurement adalah aplikasi untuk pengadaan barang dan jasa secara on-line. Sehingga prosedur dan ketentuan terkait tender bisa diakses oleh publik.

Terkait dengan e-Procurement sebaiknya bersifat business intelligent. Sehingga monitoring atau pengawasan terkait tender bisa dilakukan secara mudah dan cepat. Aspek pengawasan pada saat ini tidak cukup hanya dengan cara konvensional untuk memeriksa neraca objek yang diawasi. Neraca mesti ditransformasikan sehingga tidak sekadar bersifat tabulasi, tetapi bisa tersaji secara detail dan tersaji juga dalam data spasial.

Di masa mendatang aspek pengawasan membutuhkan sistem data spasial yang berbasis Geographical Information System (GIS). Seperti misalnya sistem informasi perpajakan yang kini menganut asas self assessment harus diimbangi dengan system aplikasi Quickbird yang mampu mengidentifikasi dengan cepat dan akurat aset-aset yang ada di suatu tempat yang tersaji dalam data spasial. Sehingga kasus penggelapan pajak bisa diatasi dengan baik. Apalagi, pada saat ini kasus kejahatan pajak oleh mafia pajak semakin marak.

Aspek ketiga adalah investigasi.- Biasanya aspek ini dimulai dari analisis berkas laporan transaksi keuangan, baik yang ada di bank maupun hasil audit akuntansi dan audit atas peralatan TIK yang dipakai. Di masa mendatang strategi dan implementasi konvensi antikorupsi sangat membutuhkan teknologi canggih dalam menginvestigasi suatu kasus. Misalnya dalam hal membedah anatomi korupsi dalam sebuah proyek yang penuh dengan inventori maka akan lebih praktis jika lembaga antikorupsi seperti KPK memiliki aplikasi Materials Requirement Planning (MRP) yang lebih canggih lagi. Hal ini akan memudahkan para penyidik KPK di lapangan.

Aplikasi MRP dapat menganalisis dan menelusuri secara cepat berbagai bentuk penyelewengan dalam bidang inventori. Teknologi tersebut secara cepat dapat memantau segala macam spesifikasi dari bill of materials yang berasal dari berbagai pemasok atau vendor lokal maupun luar negeri sehingga praktik penggelembungan dan penyimpangan dapat diketahui dengan baik.

Tak pelak lagi, konvergensi TIK telah menjadi fenomena baru dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Ironisnya, fenomena itu justru membuat pejabat, birokrat, dan elite politik di DPR menjadi keder lalu bereaksi negatif dengan cara merintangi pembangunan sarana buat KPK.

Program pemberantasan korupsi tidak bisa efektif tanpa dukungan teknologi yang bisa mentransformasikan alat bukti. Transformasi alat bukti juga membutuhkan saksi ahli yang kredibel baik dari domain perguruan tinggi, lembaga ristek maupun para inventor pengembang TIK dari lembaga swasta. Transformasi alat bukti sudah saatnya dikuatkan dalam organisasi KPK serta menjadi agenda penting. Kecilnya anggaran KPK untuk pengadaan teknologi antikorupsi harus segera diatasi.

Bangsa Indonesia telah mengesahkan konvensi antikorupsi PBB. Namun, kenyataannya kini justru bertolak belakang dengan isi dan substansi konvensi. Setelah terjadi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK beberapa waktu yang lalu, kini KPK dilemahkan dengan cara lain, yakni tidak diberikan sarana yang layak dalam bertugas.

Melihat situasi tersebut, inisiatif saweran oleh rakyat untuk pembangunan gedung KPK menjadi sangat penting dan patut untuk digelorakan ke seluruh pelosok Tanah Air demi suksesnya pengganyangan terhadap para koruptor.

Hemat Dwi Nuryanto adalah chairman Zamrud Technology, alumnus UPS Toulouse Prancis

Editor: Investor.id