Kementerian BUMN Usulkan PMN Rp 73,26 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA, investor.id – Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 73,26 triliun kepada 10 BUMN untuk RAPBN TA 2023. Anggaran PMN tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 69,82 triliun dan PMN non-tunai Rp 3,44 triliun.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengatakan, PMN tunai diberikan ke PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur program kelistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi termasuk didalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT.

Kemudian, PMN tunai juga diberikan ke Holding BUMN pertahanan atau Defend ID sebesar Rp 3 triliun yang diperuntukkan membangun fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.

"ID Food juga mendapatkan PMN tunai sebesar Rp 2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional" ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (7/6/2022).

Sedangkan PMN non-tunai diberikan kepada Defend ID dan ID Food yang masing-masing sebesar Rp 0,83 triliun yang diperuntukkan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN non-tunai merupakan konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah saat konversi dilakukan.

Selanjutnya, ID Food juga mendapatkan PMN non-tunai sebesar Rp 2,6triliun untuk pengembangan usaha yakni memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN non-tunai merupakan konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp 30,56 triliun, alokasi ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS Tahap I dan Tahap II.

Apabila dihitung usulan PMN untuk Hutama Karya mengalami penurunan hingga 16,9% dibandingkan permohonan sebelumnya sebesar Rp 36,78 triliun. Hal ini disebabkan perusahaan akan melakukan optimasi pendanaan dari kerjasama asset recycling jalan tol dengan INA (dan sudah termasuk pendanaan JTTS tahap II).

Kemudian, PMN untuk In Journey sebesar Rp 9,50 triliun. Dana ini akan digunakan untuk penugasan dan pengembangan usaha, serta penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.

Adapun In Journey merupakan BUMN holding industri aviasi dan pariwisata Indonesia yang beranggotakan PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Hotel Indonesia Natour, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko serta PT Sarinah.

"Selain juga akan dilakukan pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika," tuturnya.

Selanjutnya, PMN akan diberikan kepada IFG sebesar Rp 6 triliun. Dana PMN akan digunakan untuk melaksanakan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Lalu, PT Kereta Api Indonesia tahun depan diusulkan akan mendapatkan PMN sebesar Rp 4,1 triliun. PMN ini akan digunakan untuk menjalankan penugasan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB. "PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite JCJB sesuai Perpres 93/2021," tuturnya.

Selanjutnya, Indonesia Re direncanakan akan mendapatkan PMN sebesar Rp 3 triliun yang ditujukan untuk pengembangan usaha, dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.

Lebih lanjut, Kartika mengatakan, tahun depan Damri direncanakan akan mendapatkan PMN sebesar Rp 0,87 triliun untuk penugasan dan pengembangan usaha, dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, Armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.

"Damri ini memang cukup lama tidak menerima PMN untuk penugasan perintis, sebab banyak penugasan dari Kementerian Perhubungan untuk daerah-daerah baru termasuk untuk reformasi bus listrik di banyak kota besar seperti Jakarta, Medan dan Surabaya dimana pelan-pelan beberapa kota ini mulai meng-convert seluruh bus jadi bus listrik," pungkasnya.

PMN terakhir akan diberikan kepada Airnav Indonesia sebesar Rp 0,79 triliun yang akan digunakan untuk menjalankan penugasan dalam rangka mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem.

Menurut Tiko, Airnav Indonesia termasuk salah satu perusahaan BUMN yang arus kas keuangannya terdampak pandemi Covid-19, oleh karena itu kebutuhan dana tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas radar di atas Sumatra.

"Airnav terkait persetujuan dari singapura ruang udara di atas Sumatra dibutuhkan peningkatan kapasitas radar, jadi perlu kebutuhan investasi radar baru untuk meng-cover. Kawasan udara cukup luas di-cover oleh Airnav. Airnav memang cukup terdampak cash flow dari Covid-19, jadi kami perlu untuk cash flow pembelian capex radar," ujarnya.

Editor: Jauhari Mahardhika