Luhut: Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Disepakati US$ 1,2 Miliar

JAKARTA,investor.id - Pemerintah Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sudah menyetujui pembengkakan biaya (cost overrun) pembangunan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sebesar US$ 1,2 miliar. Dengan demikian, operasional kereta api ini bisa dimulai pada 18 Agustus 2023.

“Jadi hasil audit kami, hasil audit mereka, dan pembicaraan detail kedua belah pihak disepakati nilai proyeknya menjadi US$ 1,2 miliar. Tim teknis dari kedua negara telah menyepakati angka cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Senin (10/4/2023).

Dengan disepakatinya pembengkakan biaya tersebut, Luhut menuturkan, operasional Kereta Api Cepat Jakarta Bandung pada 18 Agustus 2023 diharapkan terwujud dan menjadi ulang tahun ke 78 Indonesia. Sampai ini, pihaknya sedang memfinalisasi struktur pinjaman, tenor, hingga suku bunga dalam pelaksanaan pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung.

“Kami sedang memfinalkan, negosiasi tentang suku bunga Suku bunga sudah turun dari 4% menjadi 3,4%, tetapi kami ingin lebih rendah lagi. Kami lihat Insya Allah akan beres, juga mengenai struktur penjaminan serta tenor dan jangka waktu, ini tinggal final,” kata Luhut.

Dalam kesempatan yang sama , Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan dari total cost overrun sebesar US$ 1,2 miliar Indonesia mendapatkan pinjaman dari Tiongkok sebesar US$ 560 juta. Pinjaman tersebut berlangsung dengan tenor 30 tahun.

“Kalau bisa 30 tahun kenapa harus diperpanjang 40 tahun kan kita bayar bunga terus, memang idealnya 30 sampai 40 tahun,” kata Luhut.

Seto mengatakan dalam pelaksanaan pinjaman tersebut Indonesia menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai penjamin dalam pembangunan proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung. Namun pemerintah Tiongkok menginginkan agar skema penjaminan dijalankan langsung lewat APBN Indonesia.

“Dalam penjaminan kita mau ada PT PII ini yang lagi kita dorong ke mereka tetapi mereka mau penjaminannya langsung (dari APBN),” tutur dia.

Luhut mengatakan bila penjaminan dari APBN maka proses akan menjadi lebih panjang. Oleh karena itu pemerintah Indonesia mendorong penjaminan dilakukan melalui PT PII. Namun bila pemerintah Tiongkok tetap mau melakukan penjaminan lewat APBN. Hal ini yang masih menjadi pembahasan dalam negosiasi.

“Jadi dari PT PII ini struktur baru yang dibuat pemerintah sejak tahun 2018. jadi itu aja masalahnya. Tetapi kalau dia mau dari APBN dia akan mengalami proses panjang, kami sudah ingatkan, jadi mereka masih pikir-pikir,” terang dia.

Editor: Investor.id