Pengamat Soroti Kerugian Ekonomi Imbas Perusakan Lahan Sawit 

JAKARTA, investor.id - Pengamat ekonomi industri sawit, Dr. Eugenia Mardanugraha mengingatkan perusakan lahan sawit berisko menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar, jika tidak segera ditangani dengan serius.

Lahan sawit yang dimaksud adalah 3,1 juta hektare yang secara resmi diambil alih pemerintah. Adapun kebun sawit seluas 1,5 juta hektar kini telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara. Namun, lahan sawit sitaan itu menghadapi tantangan serius, mulai dari perusakan oleh massa hingga lemahnya pengamanan di lapangan.

“Potensi produksi yang hilang dari 3,1 juta hektare lahan bisa mencapai 10,85 hingga 12,4 juta ton CPO (crude palm oil) per tahun. Dengan harga rata-rata Rp12–14 juta per ton, kerugian negara bisa mencapai Rp130–174 triliun per tahun. Itu belum termasuk dampak turunan terhadap tenaga kerja, penerimaan pajak, dan devisa ekspor,” ungkap Eugenia dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin (22/9/2025).

Ia mengingatkan, gangguan di lahan sawit berisiko mengancam stabilitas produksi sawit nasional. Penurunan pasokan CPO berisiko menekan ketersediaan bahan baku industri domestik, mengurangi devisa ekspor, sekaligus memicu kenaikan harga minyak goreng dan biodiesel di dalam negeri.

“Kondisi ini akan merusak iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian jangka panjang bagi industri sawit Indonesia,” lanjut Euginia, yang juga merupakan anggota anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Eugenia lebih lanjut menyampaikan Agrinas perlu segera memprioritaskan strategi perlindungan aset. Langkah yang disarankan antara lain memperkuat patroli keamanan terpadu, memanfaatkan teknologi seperti CCTV, drone, dan sistem monitoring digital, serta melibatkan masyarakat sekitar agar turut memiliki kepentingan menjaga kebun.

“Selain itu, Agrinas perlu merekrut tenaga sawit profesional yang berpengalaman, baik dalam menjaga kebun maupun mengelola produksi. Di sisi produksi, peremajaan (replanting) dan pemeliharaan intensif wajib dipastikan agar pasokan tetap terjaga,” sambungnya.

Dari perspektif investasi, Euginia menilai persepsi investor bisa memburuk apabila pemerintah tidak melindungi aset strategis tersebut.

“Hal itu bisa menurunkan valuasi industri sawit, menahan masuknya investasi baru, serta meningkatkan persepsi risiko terhadap tata kelola perkebunan sawit nasional,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi juga penting untuk pengamanan skala besar. “Teknologi bisa meningkatkan efisiensi pemantauan, mendeteksi potensi penjarahan lebih cepat, sekaligus menjaga produktivitas dan kepercayaan investor,” kata Eugenia.

“Harapan kami, pemerintah mendorong pengelolaan sawit yang benar-benar produktif. Agrinas dituntut untuk menghasilkan minimal dua kali lipat dibandingkan pemilik lama, sehingga kontribusinya terhadap ekspor, penerimaan negara, serta ketahanan pangan dan energi bisa maksimal,” imbuhnya.

Pemerintah Ambil Alih 3,1 juta Hektar Lahan Sawit Ilegal 

Editor: Natasha Khairunisa