Perang Membuka Tabir Rapuhnya Ketahanan Energi RI

JAKARTA, investor.id – Penutupan Selat Hormuz oleh Iran bukan lagi sekadar ancaman geopolitik, melainkan guncangan nyata bagi ketahanan energi nasional. Dengan ketergantungan 25% pasokan minyak mentah dari Timur Tengah, Indonesia kini berpacu dengan lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi APBN, terjebaknya kapal tanker Pertamina, hingga fakta pahit mengenai cadangan energi nasional yang hanya bertahan 25 hari.

Ketegangan dari perang Iran kontra AS-Israel merembet jadi persoalan ekonomi global setelah misi angkatan laut Uni Eropa, Aspides, menerima pesan dari Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) terkait pelarangan melintas bagi kapal tanker di Selat Hormuz. Jalur ini adalah chokepoint utama yang mengalirkan sekitar 20,1 juta barel minyak per hari.

Pengamat Energi, Sefriyanto, memperingatkan bahwa penutupan ini memicu lonjakan harga minyak mentah secara instan. “Pasar energi sangat sensitif terhadap risiko geopolitik. Penutupan ini akan memicu lonjakan premi risiko (risk premium) dalam perdagangan berjangka,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Skenario terburuk membayangi distribusi dari produsen utama seperti Arab Saudi dan Irak. Jika kapal harus memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, waktu tempuh bertambah 10–15 hari dengan biaya logistik yang melonjak drastis.

Bagi Indonesia, dampak ini terbilang signifikan. Dua kapal tanker milik Pertamina, Pertamina Pride dan Gamsunoro, dilaporkan terjebak di tengah kelumpuhan konflik. Pertamina Pride tertahan di Ras Tanura, Arab Saudi, sementara Gamsunoro masih memuat bahan bakar di Irak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tengah melakukan diplomasi untuk membebaskan kapal tersebut. “Kami sudah mengamankan alternatif ini. Jadi (kapal tanker yang terdampar) bisa menjadi masalah, tetapi bukan masalah yang besar,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (3/3/2026).

Langkah diversifikasi ini bukan sekadar wacana. Indonesia tercatat telah mengamankan komitmen pembelian minyak mentah dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai US$ 4,5 miliar. Pakta kerja sama strategis ini menjadi jangkar baru dalam "Rencana B" pemerintah, yang juga mencakup janji impor LPG senilai US$ 3,5 miliar serta bensin olahan sebesar US$ 7 miliar. Pengalihan volume impor dari Timur Tengah ke AS ini diharapkan mampu menambal defisit pasokan yang hilang akibat lumpuhnya lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz.

Guncangan Fiskal dan Dilema Subsidi

Lonjakan harga minyak mentah dunia kini berada di kisaran US$ 78–80 per barel, melampaui asumsi dasar APBN 2026 yang dipatok sebesar US$ 70 per barel. Deviasi ini berdampak langsung pada ketahanan fiskal negara.

“Harga ICP (APBN 2026) itu US$ 70 per barel. Dan sekarang sudah naik menjadi US$ 78 sampai US$ 80 dolar per barel. Ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara,” ujar Bahlil.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, memaparkan bahwa berdasarkan analisis sensitivitas, setiap kenaikan US$ 1 pada ICP berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp 6,8 triliun. Meski demikian, Juda menjamin postur fiskal masih dalam batas aman melalui stress test.

“Stress-test yang kami lakukan pada skenario yang cukup plausible (masuk akal) itu menunjukkan bahwa defisit masih terjaga di bawah 3%, debt over GDP juga masih terjaga,” tegas Juda.

Narasi menjaga defisit APBN itu terus diulang dan semakin menggema disuarakan pemerintah belakangan ini, terlebih lagi usai sejumlah lembaga pemeringkat global mengancam akan menurunkan peringkat kredit Indonesia. Kekhawatiran masyarakat global terhadap risiko fiskal RI itu bahkan sudah berlangsung tanpa adanya perang Iran kontra AS-Israel yang menambah ketidakpastian dan kini menyulut harga minyak dunia.

Namun, proyeksi yang lebih konservatif datang dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebut beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan membengkak sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun untuk setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 dolar.

“Jika subsidi tidak ditambah, harga BBM akan meningkat, inflasi naik, daya beli masyarakat menurun, dan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Wijayanto seperti dikutip dari Antara.

Selain tekanan harga minyak, penutupan Selat Hormuz oleh Iran memicu sentimen risk-off di pasar global. Investor cenderung mengalihkan dana mereka ke aset aman (safe haven) seperti emas dan dolar AS, yang pada gilirannya berpotensi menekan nilai tukar rupiah.

Perlu juga dicermati, berdasarkan penuturan Kementerian Keuangan, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS juga akan berdampak sekitar Rp 0,8 triliun terhadap defisit. Wijayanto memperingatkan bahwa depresiasi rupiah akan menyulitkan pemerintah dalam menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai defisit APBN.

“Kecuali dengan menaikkan suku bunga. Dampaknya, biaya bunga akan meningkat, yang ujung-ujungnya membebani APBN,” tambahnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Wijayanto menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran dari program non-darurat untuk memperkuat bantalan subsidi energi. “Menaikkan subsidi adalah pilihan terbaik, realokasi dana dari Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipertimbangkan,” tuturnya.

Meski subsidi akan membengkak, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dalam waktu dekat, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. “Kalau harga yang disubsidi, itu mau naik berapa pun, tetap harganya sama, sebelum ada perubahan dari pemerintah,” tegas Bahlil dalam konferensi pers.

Ironi Cadangan 25 Hari dan Benang Kusut Logistik

Editor: Prisma Ardianto