Dari Nafta ke LPG, Industri Petrokimia RI Cari Jalan Bertahan

JAKARTA, Investor.id — Tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah (Timteng) mulai dirasakan industri petrokimia dalam negeri. Pelaku usaha terus mencermati arah pasar, terutama terkait pasokan bahan baku utama, seperti nafta dan mengkaji alternatif pengganti , yakni LPG.

"Dari total kebutuhan nafta kebutuhan 3 juta ton per tahun, 100% impor. Adapun untuk bahan baku plastik seperti PE (polyethylene), PP (polypropylene), PET (polyethylene terephthalate), PS (polystyrene), dan PVC (polyvinyl chloride) dan lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50% masih impor," ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Menurut dia, ketergantungan terhadap nafta menjadi titik krusial bagi industri ini. Dia berharap pasokan nafta lancar. Gangguan distribusi sedikit saja dapat langsung memengaruhi rantai produksi. Dalam mengantisipasi risiko tersebut, pelaku industri mulai membuka opsi penggunaan bahan baku alternatif.

"Contohnya, penerapan bea masuk (BM) 0% LPG sebagai bahan baku alternatif," kata Fajar.

Dia menuturkan, ketersediaan energi dinilai menjadi faktor yang lebih mendesak dibandingkan relaksasi kebijakan fiskal. Tanpa jaminan pasokan yang stabil, efisiensi dan daya saing industri sulit dipertahankan di tengah tekanan global yang meningkat.

Di sisi lain, dia mengungkapkan, situasi global yang tidak menentu juga mendorong banyak negara memperketat pengamanan pasokan. Lonjakan permintaan di sejumlah kawasan menjadi sinyal meningkatnya kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan baku di pasar internasional.

Dia menegaskan, upaya untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan pun mulai dilakukan. Pelaku industri bersama pemerintah membuka komunikasi dengan berbagai negara alternatif sebagai sumber pasokan baru, meski konsekuensi logistik menjadi tantangan tersendiri.

"Sudah mulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Hal yang jelas lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Semua negara sedang berusaha untuk mengamankan feedstock," jelas Fajar.

Dalam kondisi seperti saat ini, dia menuturkan, persaingan mendapatkan bahan baku semakin ketat karena hampir semua negara berada dalam posisi yang sama, yakni mengamankan kebutuhan industri masing-masing.

Strategic Research Manager di Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai, BM 0% gas atau LPG dan impor bisa menjadi opsi dalam situasi darurat, terutama untuk menekan biaya input dan mempercepat diversifikasi pasokan. Namun, kebijakan ini sebaiknya bersifat temporer dan selektif.

Dalam jangka panjang, dia menuturkan, tantangan yang lebih besar justru terletak pada struktur industri nasional yang masih bergantung pada impor, khususnya di sektor kimia. Padahal Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Selama ini kita memiliki bahan baku seperti gas, sawit, dan mineral, tetapi rantai industrinya tidak terbangun secara utuh. Akibatnya, kita mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk turunannya,” kata Yusuf.

“Pengembangan petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi sawit ke oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan menjadi kunci. Di saat yang sama, pembangunan kawasan industri yang terintegrasi juga penting agar tercipta efisiensi dan daya saing yang lebih kuat dibanding produk impor,” pungkas dia.

Editor: Harso Kurniawan