Pemerintah Dapat Bahan Baku Plastik, tapi Muncul Masalah Lain

JAKARTA, investor.id – Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengungkapkan pemerintah tengah bekerja keras mengamankan pasokan bahan baku plastik guna meredam kenaikan harga di pasar domestik. Eskalasi konflik di Timur Tengah telah mengganggu distribusi nafta—bahan baku utama petrokimia—yang selama ini didatangkan dari wilayah tersebut.

Pemerintah kini mulai melirik tiga kawasan alternatif untuk memasok nafta, yakni India, Amerika, dan Afrika. Langkah ini diambil setelah jalur distribusi konvensional di Selat Hormuz terhambat akibat ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Mendag mengindikasikan bahwa pemerintah telah mendapat komitmen pasokan bahan baku plastik dari sejumlah negara, namun persoalan seperti volume dan waktu pengiriman masih menjadi hambatan.

“Kami mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika. Jadi kami sudah komunikasi dengan para produsen. Memang sudah dapat (pasokan) cuma kan mungkin jumlahnya dan perlu waktu juga,” ujar Mendag Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Selama ini, Indonesia sangat bergantung pada impor nafta dari Timur Tengah untuk diolah menjadi bahan plastik seperti etilena dan propilena. Namun, perang menyebabkan krisis global di mana produsen plastik di negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura mengalami kendala produksi hingga status force majeure.

“Untuk plastik, memang bahan bakunya itu kan nafta kami impor dari Timur Tengah selama ini. Karena imbas perang sehingga otomatis (impor nafta) terganggu. Kami juga koordinasi dengan teman-teman di  kantor perwakilan supaya membantu  mencarikan alternatif dari negara lain. Jadi jangka pendeknya seperti itu,” terang Budi.

Nafta (Naphtha) adalah bahan baku petrokimia cair yang dihasilkan dari distilasi minyak mentah (hidrokarbon), yang krusial untuk membuat plastik. Naphtha diolah melalui steam cracker menjadi bahan baku utama plastik seperti etilena, propilena, butadiena, dan aromatik (benzena, toluena, xilena), yang kemudian dipolimerisasi menjadi bahan plastik.

Senada dengan Budi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyebut ketergantungan impor bahan baku plastik Indonesia masih mencapai 55%. Dari angka tersebut, sekitar 70% distribusinya melewati jalur Selat Hormuz yang kini terdampak konflik.

“Nafta yang menjadi bahan baku utama plastik sebagian besar berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi konflik geopolitik ini menghambat distribusi nafta dan mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan,” jelas Maman.

Selain mencari pasokan jangka pendek dari kawasan yang lebih stabil, pemerintah mulai menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan industri nasional. Salah satu fokusnya adalah diversifikasi sumber bahan baku dan mendorong transformasi ke bioplastik ramah lingkungan.

Pemerintah mulai menjajaki penggunaan sumber daya domestik seperti bambu, rumput laut, dan singkong sebagai alternatif kemasan pengganti plastik berbasis nafta. Strategi ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi krisis pasokan, tetapi juga menjadi peluang membangun industri hijau berbasis potensi lokal.

Editor: Prisma Ardianto