Pelaku Usaha Sebut Penjualan EV Siap Meledak, Asal Insentif Jelas

JAKARTA, investor.id – Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) menilai ketidakpastian kondisi global serta fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan momentum krusial bagi Indonesia untuk mempercepat transisi ke kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Saat ini, pelaku usaha tinggal menunggu komitmen politik di level pimpinan tertinggi negara dalam menyusun regulasi teknis yang konkret terkait insentif kendaraan listrik.

Ketua Aismoli, Budi Setyadi, mengungkapkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto beserta kementerian terkait seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian telah memberikan sinyal kuat terhadap program elektrifikasi, khususnya konversi sepeda motor listrik.

“Di tataran kebijakan, ke depan Indonesia pasti akan menjalankan itu (percepatan adopsi kendaraan listrik) karena memang momentumnya pas,” ujar Budi saat dihubungi, Senin (13/4/2026).

Budi menjelaskan bahwa situasi geopolitik global yang tidak stabil telah memicu tingginya harga minyak dunia. Meski harga BBM domestik saat ini masih relatif stabil, langkah efisiensi dan percepatan adopsi motor listrik menjadi strategi antisipasi yang mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil dan dampaknya ke fiskal negara.

Namun, Aismoli menekankan bahwa komitmen politis tersebut perlu segera diterjemahkan ke dalam aturan pelaksana yang jelas. Pelaku industri saat ini tengah menanti kepastian mengenai skema insentif, seperti keberlanjutan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), jumlah kuota unit, hingga besaran bantuan per unit kendaraan.

“Regulasi yang rinci akan menjadi landasan penting bagi industri dalam menyiapkan kapasitas produksi dan distribusi,” tegas Budi.

Saat ini, para produsen kendaraan listrik dilaporkan telah melakukan persiapan internal guna mengantisipasi lonjakan permintaan. Komunikasi intensif terus dijalin dengan kementerian terkait untuk memastikan sinergi antara kesiapan industri nasional dan target pemerintah berjalan selaras.

“Pada prinsipnya, industri siap mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penyediaan kendaraan listrik dalam jumlah besar. Namun, kepastian regulasi tetap menjadi kunci utama,” pungkas Budi.

Editor: Prisma Ardianto