Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Nelayan melakukan bongkar muat hasil tangkapan laut di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta.  Foto: BeritasatuPhoto/Ruht Semiono

Nelayan melakukan bongkar muat hasil tangkapan laut di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta. Foto: BeritasatuPhoto/Ruht Semiono

Lumbung Ikan Nasional Dibangun Akhir 2021

Sabtu, 8 Mei 2021 | 23:38 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com ) ,Sanya Dinda (sanya.susanti@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Untuk mengoptimalkan potensi maritim, pemerintah menargetkan pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Ambon, Maluku dimulai pada akhir 2021. Pembangunan lumbung ikan ini akan bekerja sama dengan sejumlah negara.

“Kami melihat ini akan bisa dimulai akhir tahun (2021) ini. Kalau itu berjalan maka keseimbangan ekonomi antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat akan lebih baik lagike depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keynote addres dalam webinar “Revitalisasi Kebijakan Ekonomi Maritim dalam Mendukung Kualitas Pemulihan Ekonomi” yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Kadin Indonesia, Jumat (7/5).

Luhut Pandjaitan saat memberikan keynote speech pada konferensi minyak sawit terbesar dunia IPOC (Indonesian Palm Oil Conference) 2020 yang diselenggarakan secara virtual,
Kamis (3/12).
Luhut Pandjaitan.

Hadir dalam webinar ini yakni Gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga Ketua Umum PP ISEI, Perry Warjiyo menyampaikan opening remarks dan Wakil Ketua Bidang II PP ISEI/Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyampaikan kata pengantar.

Sedangkan para panelis dalam webinar tersebut yakni Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo, Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia Didit Ratam, Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini, dan Dosen Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Jamaluddin Jompa.

Luhut menjelaskan, pembangunan LIN ini merupakan salah satu bagian dari konsep ekonomi biru yang dijalankan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor ekonomi yang berbasis kemaritiman. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 75% wilayahnya adalah lautan.

“Laut punya peranan yang sangat besar. Hal hal tersebut menjadikan pengelolaan potensi sektor ekonomi yang berbasis kemaritiman menjadi sangat besar,” kata Luhut.

Potensi laut Indonesia
Potensi laut Indonesia

Berdasarkan data KKP, di kawasan Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku akan dibangun pelabuhan terpadu sebagai pendukung program untuk mengintegrasikan proses dari hulu dengan hilir, sebanyak55 industri pengolahan ikan akan didirikan di pelabuhan terpadu, empat industri galangan kapal bisa tumbuh di LIN Maluku, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 20.000 nelayan atau anak buah kapal (ABK), 500 petugas pelabuhan perikanan, 2.000 pedagang ikan, dan 11.000 pekerja industri perikanan.

Sedangkan potensi perikanan tangkap di tiga Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Maluku (yakni WPPNRI 714, 715, dan 718 yang meliputi Laut Banda, Laut Halmahera, dan Laut Arafuru) pada 2019 mencapai 2,32 juta ton belum dimanfaatkan. KKP juga berencana membangun pabrik tepung ikan di LIN Maluku.

Luhut melanjutkan, pengembangan ekonomi maritim diarahkan untuk mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif agar dapat memperkuat struktur ekonomi sekaligus menjadi pertumbuhan ekonomi baru dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

“Konsep maritim mampu membingkai strategi tersebut sebagai suatu keterkaitan ekonomi. Dengan demikian pengembangan ekonomi maritim diharapkan bukan hanya mampu meningkatkan pertumbuhan, melainkan bisa lebih inklusif mengurangi ketimpangan antara wilayah,” kata Luhut.

Potensi dan produksi perikanan Indonesia
Potensi dan produksi perikanan Indonesia

Menurut dia, strategi pembangunan kemaritiman ke depan tidak hanya pada pertumbuhan satu sektor tetapi membangun dari semua lini sektor secara bersama-sama. Pemerintah juga melakukan penyederhanaan regulasi, dan perizinan, penguatan ekspor hingga memberikan stimulus.

“Saya yakin upaya pemerintah untuk menjadikan negara ini mampu mengelola ekonomi kemaritiman dapat tercapai,” ucap Luhut.

Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang sebesar 2,5 juta hektare dan hutan mangrove 3,31 juta hektare. Pemerintah akan melakukan restorasi masif hutan mangrove sebanyak 620 ribu hectare selama empat tahun ke depan.

Untuk tahun ini, pemerintah sudah memulai pembangunan 150 ribu hektar hutan mangrove.

“Ini merupakan satu hal yang sangat dipuji banyak negara bahwa kita sangat peduli sekarang dengan climate change,” kata Luhut.

Pemerintah juga menargetkan untuk mencapai net zero emission pada 2060. Namun hal ini tidak bisa dicapai apabila masih tergantung dengan energi fosil.

“Oleh karena itu upaya keras transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan menjadi prioritas,” ucap Luhut.

Sumber Pertumbuhan Jangka Panjang

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: IST
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Foto: IST

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, sektor maritime berpotensi dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya untuk jangkapendek tetapi juga jangka menengah dan panjang.

“Karena potensinya besar yaitu satu setengah kali dari PDB (Produk Domestik Bruto), sementara yang dimanfaatkan baru 25%. Saya kira itu potensi-potensi yang yang perlu kita bisa gali,” kata Perry.

Ia mengatakan, arah pengembangan industri maritim akan dilakukan secara lebih berkelanjutan, eco friendly, kompetitif, dan memiliki nilai tambah. Dalam hal ini kebijakan diarahkan lebih ke perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap juga berpotensi tetapi harus dilakukan secara baik sehingga bisa menjamin kesinambungan ekosistem laut.

Untuk pengembangan industri maritim, lanjut dia, diperlukan adanya kebijakan dan ekosistem yang terintegrasi, yakni mulai dari kemampuan produksi, kontrol terhadap produk, pemasaran, investasi hingga pengawasan lingkungan. Hal ini juga memerlukan dukungan infrastruktur agar proses distribusi berjalan lancar dan bisa masuk ke rantai pasok.

“Sering kita hadapi budidaya-nya bagus tetapi sarana untuk distribusi logistik seperti kapal dan kontainer belum memadai. Perlu ada kebijakan yang terintegrasi untuk membentuk ekosistem end to end,” tutur Perry.

Dia menambahkan, dalam pengembangan industri maritim harus ada kejelasan kemitraan baik dari pelaku usaha hingga nelayan yang bekerja langsung di laut. Sebab, sektor maritim tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tetapi juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kemitraan akan mengurangi persaingan yang tidak sehat dan memberikan perlindungan kepada nelayan.

“Sehingga nelayan kecil bisa terjaga kesejahteraannya, tidak tergiur untuk melakukan penangkapan dan budidaya yang mungkin kurang sejalan dengan nilai tambah dan kesinambungan,” kata Perry.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo. Foto: IST
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo. Foto: IST

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan,pihaknya mendorong agar perbankan bisa lebih banyak masuk untuk memberikan kredit perikanan. BI melalui sejumlah kantor perwakilan di darah juga berperan dari sisi advokasi ke pemerintah daerah, asosiasi, bahkan akademisi di universitas yang berperan di level think tank.

“Hal ini nanti sebagai bagian kita menyumbangkan (untuk sektor maritim), tentunya ide dan pemikiran untuk sektor-sektor yang sifatnya bisa menarik perekonomian daerah itu bergerak termasuk melalui maritim ini,” kata Dody.

Dalam waktu dekat, lanjut Dody, BI juga akan mengeluarkan kebijakan makroprudensial untuk sektor produktif, termasuk sektor maritim dan perikanan. “Mungkin kita harus menunggu kebijakan itu beberapa waktu tetapi sifatnya adalah targeted kepada sektor secara agregat,” kata Dody.

Potensi Sektor Maritim Besar

Yugi Prayanto. Foto: IST
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan . Foto: IST

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, pembahasan topik maritim Indonesia semakin strategis karena potensi sumber daya perikanan Indonesia sangat besar dan bisa dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut dia, wilayah Indonesia yang 70% merupakan laut namun kontribusi sektor kelautan terhadap PDB masih di bawah 30%.

Dia menyebutkan potensi laut Indonesia bisa dilihat dari berbagai macam indikator, mulai dari sisi energi yaitu pasang surut air laut NTB mencapai 5 meter yang berpotensi menjadi energi. Kemudian, panas laut berpotensi mencapai 240 ribu megawatt, rata-rata kecepatan angin 3 meter/detik yang dapat menghasilkan 100 KW.

Potensi perikanan tangkap mencapai 12,5 juta ton/tahun, lahan budidaya mencapai 17,91 juta hektare, biodata laut untuk obat mencapai 35.000 spesies. Sedangkan dari sisi pertambangan, potensi migas mencapai 222,85 miliar barel, pasir laut mencapai Rp 4.136,77 miliar/tahun. Kemudian, dari sisi jasa kelautan terdapat Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) mencapai 700-800 titik BMKT.

Dari sisi pariwisata, terumbu karang terdapat 6 lokasi dari 10 lokasi ekosistem terbaik di dunia, garis pantai mencapai 95.181 KM, dan Dive Sites terdapat coral triangle terbesar 235 titik di 11 lokasi. Industri perkapalan bisa membangun 126 unit kapal/586.000 GT dengan nilai kontrak Rp 10 triliun ditambah kebutuhan transportasi antarpulau yang besar.

Dia menjelaskan, ekonomi maritim adalah semua aktivitas yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautandimana ekonomi maritim Indonesia meliputi 11 sektor yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan perikanan dan hasil laut, industri bioteknologi kelautan, ESDM, pariwisata bahari, perhubungan laut, kehutanan, sumber daya wilayah pulau pulau kecil, industri dan jasa maritime dan SDA non konvensional.

“Potensi total nilai ekonomi dari ke-11 sektor tersebut sebesar US$ 1,5 triliun per tahun atau 1,5 kali PDB dengan potensi lapangan kerja sekitar 45 juta orang atau 35% dari total angkatan kerja,” jelas dia.

Perbandingan PDB perikanan dengan PDB nasional
Perbandingan PDB perikanan dengan PDB nasional

Namun, potensi ekonomi maritim hingga saat ini baru dimanfaatkan sekitar 25%, sementara tuntutan dunia internasional terhadap mutu dan keamanan produk perikanan juga dibutuhkan dan Indonesia juga harus terus berkembang. Kondisi ini menyebabkan Indonesia harus terus berupaya agar mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Negara pengimpor khususnya dari negara Uni Eropa, USA dan Jepang.

Potensi lain yang bisa dimanfaatkan adalah permintaan tinggi terhadap produk perikanan dari dalam dan luar negeri, luasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat dan tambak udang serta tambak garam.

Area laut luas yang belum optimal dimanfaatkan untuk penangkapan ikan dan mempunyai SDA yang banyak dari kategori produktif.

Sementara itu, Yugi menjelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan adalah optimalisasi sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya, meningkatkan fasilitas permodalan untuk pelaku industri perikanan.

Selanjutnya, membangun sistem logistik ikan nasional, menyediakan atau membangun cold storage, branding awareness produk perikanan untuk pasar domestik dan ekspor, fokus pada komoditas unggulan, penyediaan lahan budidaya dan tambak, memberikan pelatihan kepada tenaga kerja agar lebih terampil dan penyelarasan dan harmonisasi aturan antara lembaga.

Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia Didit Ratam. Foto: IST
Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia Didit Ratam. Foto: IST

Sementara itu, Ketua Komite Bilateral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Didit Ratam mengatakan, penyerapan insentif untuk dunia usaha mulai membaik pada 2021. Per 30 April 2021, insentif dunia usaha sudah terserap mencapai Rp 26,2 triliun.

Sepanjang 2020 lalu, menurut dia, pelaku usaha hanya menyerap insentif sebesar Rp 56,1 triliun atau 46,53% dari dana yang dianggarkan. Itu artinya, penyerapan insentif 2020 kecil. “Adapun penyerapan hingga empat bulan 2021 sudah lebih baik,” kata Didit.

Menurut dia, pada 2020, penyerapan insentif untuk dunia usaha terhambat oleh sosialisasi yang kurang dan aturan serta persyaratan yang berubah-ubah. Pada 2020, realisasi insentif pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah hanya mencapai 6,3% atau lebih rendah dibandingkan realisasi program lain yang bisa mencapai 50-70%. Padahal, menurut dia, pajak ditanggung pemerintah merupakan salah satu program yang berdampak langsung kepada pengusaha.

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah memberikan insentif pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 impor, angsuran PPh Pasal 25, PPN, dan PPh final jasa konstruksi.

“Selain itu, pemerintah memberikan dukungan restrukturisasi kredit UMKM, yang berlaku untuk kredit di bawah Rp 10 miliar. Lalu, ada kredit modal kerja berbunga murah. Kemudian penjaminan oleh Askrindo dan Jamkrindo, di mana penggunaannya ditanggung pemerintah,” kata Didit.

Rencana dan Potensi LIN Maluku
Rencana dan Potensi LIN Maluku

Didit melanjutkan pelaku usaha masih membutuhkan kebijakan lain berupa dukungan pengembangan akses pasar baik domestik maupun ekspor dalam bentuk logistik untuk supply chain, khususnya rantai pasok digital.

Selain itu, di tengah liberalisasi perdagangan, pelaku usaha membutuhkan pemerintah menyeleksi produk impor yang masuk mesti sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Dia meminta pemerintah untuk memperkuat kebijakan nontariff measures (NTM) seperti aturan sanitary and phytosanitary (SPS) untuk melindungi konsumen dan lingkungan.

Di samping perlindungan konsumen dan lingkungan, pelaku usaha memandang pemerintah perlu melindungi industri kecil dan menengah (IKM) padat karya dari lonjakan impor produk sejenis yang berlebih dengan menerapkan bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard. IKM padat karya perlu dilindungi supaya pekerjanya tetap memiliki pendapatan dan daya beli. “Pada akhirnya, pemulihan ekonomi pun dapat tercapai,” kata Didit

Kontribusi Sektor Perikanan

Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini. Foto: IST
Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini. Foto: IST

Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan, pada masa pandemi yang dimulai tahun lalu, sektor perikanan sempat mengalami penurunan di awal terutama di triwulan II dan III, tetapi triwulan keempat kembali tumbuh positif.

Penurunan pada triwulan II dan III-2020 karena banyak permintaan dalam negeri dan luar negeri yang tertahan. Menurut dia,untuk menstabilkan ekonomi sangat terpengaruh sektor perikanan terutama sektor perikanan tangkap karena permintaan luar negeri dari sektor ini tumbuh pesat. Pada tahun 2020, justru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan tangkap mencatat rekor angka tertinggi, dan masih terbuka peluang untuk terus ditingkatkan.

Berdasarkan indikator ekonominya, lanjut dia, PNBP dari sektor perikanan tangkap mencapai Rp 649 miliar pada tahun 2020, artinya industri perikanan berkembang. Pada triwulan II-2020, Nilai Tukar Nelayan (NTN) anjlok mencapai 98,8, namun pada triwulan keempat sudah mencapai 101,4 dan di akhir tahun 2020 mencapai 102,3.

“Peningkatan produksi perikanan tangkap ini sangat mempengaruhi PNBP dimana PNBP ini akan digunakan juga untuk kesejahteraan nelayan termasuk pemberian asuransi terhadap nelayan dan tabungan hari tua,” katanya.

Peta strategis pembangunan perikanan tangkap
Peta strategis pembangunan perikanan tangkap

Menurut dia, selama ini tidak pernah ada pendidikan yang mengajarkan nelayan untuk mengelola keuangannya dengan baik, ke depan akan ada pengelolaan keuangan nelayan yang baik.

Pada tahun 2021-2024, KKP akan tetap meningkatkan produksi perikanan sehingga PNBP juga meningkat. Strategi untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap yakni dengan mengoptimalkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) serta pemberantasan ilegal fishing dan destructive fishing.

Zaini menjelaskan, pada 2020, produksi perikanan tangkap mencapai 7 juta ton dan nilai produksinya sekitar Rp 230 triliun, semenara PNBP yang diterima negara sebesar Rp 649 miliar baru 0,62% dari nilai produksi.

Dia mengakui kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan Negara masih kecil, sehingga akan ditingkatkan lagi ke depannya dengan memanfaatkan sisa potensi yang ada. Indonesia memiliki 11 WPP dengan total potensi ikan sebanyak 12,54 juta ton dari 7 WPP, dan ke depannya semua WPP akan dimaksimalkan.

“Potensi ikan yang belum termanfaatkan sekitar 3,6 juta ton, jadi potensi yang belum termanfaatkan harus dimaksimalkan,” tambah dia.

Perlu Inovasi

Dosen Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Jamaluddin Jompa. Foto: IST
Dosen Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Jamaluddin Jompa. Foto: IST

Dekan Pasca Sarjana Universitas Hasanudin Makassar, Jamaluddin Jompa mengatakan, potensi yang dimiliki Indonesia tidak akan berarti tanpa ada inovasi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam perikanan yang ada. Dia menyebut untuk jenis ikan saja, Indonesia mempunyai 3.000 jenis spesies dan ini sudah menjadi kekuatan utama dan harus dimanfaatkan nilai ekonominya.

Menurut dia, perikanan tangkap juga cukup menjanjikan dan potensi 3,6 juta ton yang belum termanfaatkan harus dimaksimalkan.

Di sisi lain, budidaya juga penting untuk menguatkan ekonomi seperti pengembangan budidaya rumput laut. Dia menyebutkan tujuh usulan penguatan inovasi dan terobosan optimalisasi sumber daya maritim yaitu penguatan SDM baik dari kualitas dan kuantitas, pemanfaatan teknologi modern, mendorong ekspor hasil industri olahan, serta penguatan infrastruktur dasar seperti listrik, pelabuhan, dan jalan.

Kemudian, pengembangan Iptek dan inovasi yang berdaya saing tinggi, penguatan peran lembaga ekonomi dan memperkuat peran pemerintah pusat dan daerah dalam regulasi yang berbasis sains dan data. (jn)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN