Purbaya Pastikan Anggaran MBG Tidak Dipangkas

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah tidak akan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, penggunaan anggaran MBG akan dikaji betul agar digunakan untuk alokasi yang benar-benar efisien.

“Jadi MBG nggak akan dipotong, kecuali (untuk bagian program MBG) yang tidak produktif. Ya kita lihat aja. Kalau dia mengajukan untuk beli motor dan komputer maka kami coret. Terutama yang nggak perlu-perlu dan tidak berhubungan dengan makanan,” ucap Purbaya di Pasar Tanah Abang, Jakarta, pada Senin (9/3/2026).

Mengingat MBG merupakan program prioritas, maka pemerintah memperhatikan betul anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program tersebut. Purbaya menyebut, pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG dalam satu tahun ke depan.

“Kita lihat terus dari waktu ke waktu. MBG tidak kami potong anggarannya, tetapi kita pastikan yang dibelanjakan betul-betul efektif dan efisien. Sambil lihat dalam waktu satu bulan,” terang Purbaya.

Sebelumnya, Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengatakan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) per Februari 2026 menunjukkan pemerintah sedang mengambil risiko besar dengan strategi menarik belanja ke awal tahun atau front-loading belanja.  

Realisasi belanja negara mencapai Rp 493,8 triliun atau meloncat tajam hingga 41,9% secara tahunan. Bila dirinci, belanja negara senilai Rp 493,8 triliun terbagi dalam belanja pemerintah pusat senilai Rp 346,1 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp 147,7 triliun.

Imbasnya pada dua bulan pertama ini terjadi kenaikan defisit secara signifikan. Pada Januari 2026 APBN tercatat mengalami defisit senilai Rp 54,6 triliun atau 0,21% dari  produk domestik bruto (PDB) dan pada Februari 2026 defisit mencapai Rp 135,7 triliun atau 0,53% dari PDB. Bila dibandingkan secara tahunan pada Februari 2026 terjadi pertumbuhan defisit hingga 342,4%.

Dia mengatakan, meski terjadi defisit tetapi derajat kekhawatirannya bergantung pada kualitas belanja. Saat ini, kualitas belanja kurang mempunyai efek pengganda (multiplier effect) pada kesejahteraan masyarakat. Lantaran belanja negara dipakai secara ugal-ugalan untuk membiayai program MBG.

“Sedangkan dampaknya membuat inflasi pada sektor kebutuhan pokok yang mempunyai fenomena unik, saat terjadi inflasi bersamaan dengan terjadinya deflasi karena daya beli masyarakat anjlok,” terang Rahma.

Dia mengatakan biasanya pada, awal tahun anggaran merupakan  periode pemanasan dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, lonjakan sebesar ini menunjukkan bukan sekadar rutinitas, melainkan ada akselerasi realisasi program yang lebih cepat dibanding tahun lalu seperti proyek infrastruktur atau penyaluran bantuan sosial.

“Bila lonjakan ini terus konsisten tanpa diikuti akselerasi pendapatan di kuartal berikutnya, maka ini merupakan sinyal tekanan fiskal yang nyata, dan mengkhawatirkan,” tutur dia.

Editor: Natasha Khairunisa