Meski Ada Perang, LPEI Tetap Bidik Pembiayaan Ekspor Tumbuh 10%

GRESIK, investor.id – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank tetap optimistis membidik pertumbuhan pembiayaan baru di tengah memanasnya konflik geopolitik global. Meski situasi di Timur Tengah belum stabil, permintaan pembiayaan ekspor nasional sejauh ini terpantau masih kuat dan belum menunjukkan dampak penurunan yang signifikan.

Direktur Pelaksana Bisnis II Indonesia Eximbank, Sulaeman, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan total portofolio pembiayaan tumbuh 10% secara tahunan (year on year/yoy) pada 2026, atau mendekati angka Rp 40 triliun. Sebagai catatan, total portofolio LPEI pada akhir 2025 berada di angka Rp 36 triliun.

“Permintaan pembiayaan masih tinggi, sejauh ini belum berpengaruh (konflik geopolitik). Kalau kita total sekarang itu Rp 36 triliun portofolio LPEI di tahun lalu. Target tahun ini kita bertumbuh sekitar 10%,” ujar Sulaeman dalam media briefing Kementerian Keuangan di Gresik, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026).

Strategi pertumbuhan tahun ini akan difokuskan pada penyeimbangan portofolio. Segmen Usaha Kecil, Menengah, dan Komersial diproyeksikan tumbuh di atas 10%, sementara segmen korporasi dipatok tumbuh di bawah angka tersebut.

Meski permintaan stabil, Sulaeman mengakui adanya tekanan pada industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor dan eksportir dengan pasar tujuan negara terdampak konflik. Beberapa pembatalan pesanan dari kawasan Timur Tengah mulai dilaporkan oleh pelaku usaha.

Sebagai langkah antisipasi, LPEI masif mendorong diversifikasi ke pasar non-tradisional melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE).“Kalau tujuan ekspor tradisional kan Amerika, Eropa, Jepang. Sekarang kita dorong ke pasar baru agar lebih terdiversifikasi,” imbuh Sulaeman.

Untuk mendorong pembiayaan ekspor lebih jauh, LPEI juga memperkuat pendekatan berbasis sektor dan kolaborasi. Fokus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor tinggi, disertai pendekatan akuisisi yang lebih terarah. Selain itu, LPEI menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, untuk mengakses data dan jaringan eksportir.

“Semakin besar pipeline yang kita miliki, kita bisa lebih selektif dalam menentukan prioritas pembiayaan,” tandas Sulaeman.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara DJPPR Kemenkeu, Tony Prianto, menambahkan bahwa program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) di LPEI dirancang untuk memberikan dukungan finansial dengan biaya terjangkau, penjaminan, hingga asuransi bagi eksportir yang menyasar pasar baru. Pemerintah menargetkan percepatan kemandirian eksportir melalui dukungan program tersebut.

“Kalau sebelumnya butuh waktu hingga 20 tahun untuk bisa mandiri, ke depan kita harapkan dengan dukungan LPEI bisa dipercepat menjadi sekitar lima tahun,” jelas Tony.

Editor: Prisma Ardianto