BPD Didorong Naik Kelas Perkuat Ekonomi Daerah

JAKARTA, investor.id – Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) kian disorot sebagai penopang utama ekonomi daerah di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan tren penurunan dana transfer ke daerah (TKD). Kondisi ini mendorong BPD untuk bertransformasi, tak lagi sekadar menjadi pengelola kas daerah, tetapi tampil sebagai motor penggerak pembiayaan dan investasi.

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menyampaikan bahwa BPD harus bertransformasi agar mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif.

“BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegas Agus, dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Pihaknya menambahkan, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional. “Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” ujarnya.

Agus menilai, BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal. Untuk itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

“Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” jelas dia.

Agus juga menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan. Menurut dia, masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, BPD memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan kompleksitas tinggi seperti Jawa Tengah.

"Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” ujarnya.

Dengan jumlah penduduk hampir 38 juta jiwa dan wilayah yang luas, Luthfi menilai pembangunan tidak bisa dilakukan secara parsial. Di sisi lain, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama pemerintah daerah, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif di luar anggaran pusat.

“Lebih dari 80% pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi ‘marketing’ untuk menarik investor,” tegasnya.

Dia juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Pasalnya,  menyelesaikan persoalan daerah tidak bisa dilakukan secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak.

Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko melihat penurunan TKD sebagai momentum strategis bagi BPD untuk memperbesar kontribusi dalam pembangunan. Dia mengungkapkan bahwa tren penurunan TKD telah terjadi sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal.

“BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Bambang juga mendorong penguatan kolaborasi antar-BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek-proyek strategis.

“Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,” jelas Bambang.

Ia berharap forum ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga mampu melahirkan solusi konkret untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembangunan nasional.

“Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri,” tandas dia.

Editor: Nida Sahara