Baku Debet KUR Capai Rp 522 Triliun pada Triwulan I-2026

JAKARTA, investor.id - Pemerintah terus memperkuat peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah dinamika global dan tekanan pada segmen usaha mikro, pemerintah menjaga keberlanjutan pembiayaan UMKM melalui kebijakan yang terarah dan adaptif, khususnya melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan bahwa KUR menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pembiayaan UMKM dan memastikan akses kredit tetap terjaga di tengah peningkatan risiko sektor mikro.

Ia mencatat, hingga triwulan I-2026 KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan positif sebesar 0,21% (yoy) dan saldo di sisi debit atau baki debet mencapai Rp 522 triliun.

“Stabilitas ini menegaskan peran KUR sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi,” ucap Haryo dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (20/4/2026).

Dia mengatakan, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai berjalan sejak Oktober 2025 juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan baki debet mencapai Rp 15,76 triliun pada posisi 31 Maret 2026.

Secara keseluruhan, kredit program Pemerintah yang terdiri dari KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya tumbuh sebesar 3,23% (yoy), menunjukkan komitmen kuat Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.

Dari sisi risiko, pemerintah mencermati adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM, dengan posisi kredit macet atau Non-performing Loan (NPL) kredit UMKM mencapai 4,55% pada Maret 2026. Namun demikian, kualitas pembiayaan KUR tetap terjaga dengan baik, tercermin dari tingkat NPL KUR yang relatif rendah sebesar 2,16% pada Januari 2026.

“Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan KUR yang didukung oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko secara prudent,” kata Haryo.

Lebih lanjut, Haryo mengatakan temuan bahwa penjaminan/pertanggungan menjadi solusi dalam pembiayaan UMKM telah diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan KUR dan KPP. Kinerja penjaminan/pertanggungan dalam program KUR juga menunjukkan kondisi yang solid dan berkelanjutan.

“Dengan kemampuan cakupan penjaminan/pertanggungan yang tetap tinggi, mencapai 70% dari portofolio KUR, lembaga penjaminan dan asuransi kredit tetap mencatat kinerja yang baik,” terang dia.

Risiko Penjaminan dalam Kondisi Terkendali

Editor: Natasha Khairunisa