Raja Thailand Tandatangani Konstitusi Junta Terbaru

BANGKOK – Raja Thailand menandatangani konstitusi yang mendukung militer baru, pada Kamis (6/4), yang bertujuan memperkuat pihak tentara dalam pemerintahan dan menempatkan negara pada jalur pemilihan umum (pemilu) setelah tiga tahun pemerintahan junta. Militer mengatakan, piagam – kedua puluh Thailand sejak 1932 – akan mengekang kerusuhan dalam kerajaan yang terpisah secara politik dan menjauhkan para anggota parlemen yang korup.

Akan tetapi para penentangnya menyebukan dokumen baru itu memiliki arti setiap pemilihan umum – yang tanggalnya terus bergeser – hanya akan menawarkan bentuk demokrasi yang dikebiri kepada warga Thailand, berikut senat yang sepenuhnya ditunjuk dan sangat dikuasai oleh para politisi terpilih.

Raja Maha Vajiralongkorn – naik tahta setelah ayahnya, Bhumibol Adulyadej, mangkat pada Oktober - menandatangani dokumen itu dalam upacara yang disiarkan televisi di Bangkok, pada Kamis sore waktu setempat. Dalam upacara khidmat dan sarat ritual, Raja berusia 64 tahun itu menandatangani tiga salinan dokumen yang kemudian diberi cap oleh para petugas berpakaian putih dan ditempatkan pada pilar berlapis emas di depan kerajaan.

Seorang pejabat kemudian membaca pembukaan piagam ini. “Konstitusi ini bertujuan sepenuhnya menyingkirkan korupsi dari negara ini, penyalahgunaan kekuasan dan mencegah politisi korup menjabat,” demikian pemukaan yang dibacakan di hadapan ara peserta dari kalangan bajgsawan politik, termasu Pemimpin junta Prayuth Chan O Cha, dan para duta besar di aula singgasana. Vajiralongkorn mengejutkan banyak pihak di awal tahun ini dengan memerintahkan penulisan ulang di bagian konstitusi yang berhubungan dengan kekuasaan – sebuah langkah yang menunda penetapan dan tanggal pemilihan umum.

Akan tetapi dalam isyarat rancu yang melingkupi semua hal tentang kerajaan di Thailand – yang terikat dengan hukum lese majeste yang ketat – pihak berwenang belum merilis kata-kata dari bagian konstitusi yang ditulis ulang. Piagam tersebut mendapat persetujuan dalam referendum Agustus tahun lalu, meskipun junta melarang kampanye yang menentangnya. Para jenderal sangat mengekang kebebasan berbicara sejak mereka merebut kekuasaan dengan melarang semua kegiatan politik, memberangus pers dan menahan sejumlah kritikus.

Demokrasi sendiri belum pernah berakar dan tumbuh di Thailand, di mana tentara telah meluncurkan lebih dari belasan kudeta sejak monarki absolut berakhir pada 1932. Bahkan selama 10 tahun terakhir, khususnya dalam periode pergolakan yang dijuluki dekade yang hilang, warga Thailand telah menyaksikan aksi protes yang berujung pada kematian berulang kali, serangkaian pemerintahan yang singkat dan kudeta dua militer yang menggulingkan pemimpin terpilih.

Menurut para analis, konstitusi terbaru terikat kepada era Perang Dingin di mana para anggota parlemen Thailand sering dipertahankan oleh badan-badan dan komite tak terpilih, yang dijuluki sebagai demokrasi terpimpin. Thitinan Pongsudhirak, pakar politik dari Chulalongkorn University, mengatakan dokumen tersebut masih jauh berbeda dari piagam paling liberal Thailand, pada 1997 yang disebut Konstitusi Rakyat.

“Piagam baru membalikkan kemajuan perwakilan rakyat yang memuncak dengan konstitusi 1997. Sekarang pengangkatan kembali secara missal dengan mengorbankan wakil-wakil yang terpilih,” ujarnya kepada AFP.

Kritikus mengungkapkan bahwa junta bertekad menghalangi kembalinya perdana menteri terguling Thaksin dan Yingluck Shinawatra ke dunia politik, di mana partaipartainya selalu menang di setiap pemilihan umum sejak 2001. Pasalnya, klan miliarder mereka sangat terkenal di kalangan perkotaan dan pedesaan yang miskin di Thailand, sekaligus dibenci oleh kalangan elite yang didukung militer yang menuding mereka sebagai keluarga korupsi, nepotisme dan merusak kebijakan-kebijakan populis. (afp/leo)

Editor: Investor.id