Presiden Korsel Umumkan Darurat Militer Lenyapkan “Pasukan Anti Negara”

SEOUL, investor.id – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024), dengan sumpah untuk melenyapkan “pasukan anti negara”. Ia mengatakan negara sedang berjuang melawan oposisi yang mengendalikan parlemen negara itu dan yang ia tuduh bersimpati dengan Korea Utara (Korut) yang komunis.

Langkah mengejutkan itu mengingatkan kembali pada era pemimpin otoriter yang belum pernah terjadi di negara itu sejak 1980-an. Tindakan tersebut langsung dikecam oleh oposisi dan pemimpin partai konservatif Yoon sendiri.

Setelah pengumuman Yoon, militer Korsel mengumumkan parlemen dan pertemuan politik lainnya yang dapat menyebabkan "kebingungan sosial" akan ditangguhkan. Laporan kantor berita Yonhap juga menyebutkan, militer mengatakan para dokter yang mogok di negara itu harus kembali bekerja dalam waktu 48 jam.

Adapun ribuan dokter telah melakukan mogok kerja selama berbulan-bulan sebagai bentuk protes rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa di sekolah kedokteran. Militer mengatakan, siapa pun yang melanggar keputusan tersebut dapat ditangkap tanpa surat perintah.

Tidak jelas berapa lama deklarasi darurat militer Yoon dapat berlaku. Berdasarkan hukum Korsel, darurat militer dapat dicabut dengan suara mayoritas di parlemen. Di parlemen, Partai Demokrat yang beroposisi memegang mayoritas.

Ketua Majelis Nasional Woo Won Shik, dalam pernyataan darurat yang dirilis di saluran YouTube, meminta semua anggota parlemen untuk segera berkumpul di Majelis Nasional. Ia mendesak personel militer dan penegak hukum untuk tetap tenang dan mempertahankan posisi mereka.

Rekaman televisi menunjukkan petugas polisi menghalangi pintu masuk Majelis Nasional dan tentara berhelm membawa senapan di depan gedung utama Majelis Nasional untuk membatasi masuknya orang.

Seorang fotografer Associated Press melihat setidaknya tiga helikopter, kemungkinan dari militer, yang mendarat di dalam halaman Majelis. Sementara itu, dua atau tiga helikopter berputar-putar di atas lokasi tersebut.

Pemimpin partai oposisi kecil Cho Kuk mengatakan tidak cukup banyak anggota parlemen yang hadir untuk menolak deklarasi darurat militer, karena polisi memblokir pintu masuk.

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif pimpinan Yoon, Han Dong-hoon, menyebut keputusan untuk memberlakukan darurat militer itu salah. Ia berjanji akan "menghentikannya bersama rakyat".

Pemimpin oposisi Lee Jae-myung, yang kalah tipis dari Yoon dalam pemilihan presiden 2022, menyebut pengumuman Yoon ilegal dan inkonstitusional.

Editor: Grace El Dora