Kim Jon Un: Tak Diakui Negara Nuklir, Korut Takkan Berdamai dengan AS
JAKARTA, investor.id – Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menyatakan siap memulihkan hubungan dengan Amerika Serikat (AS) jika status nuklir negaranya dihormati dan permusuhan dihentikan.
Hal itu dikemukakannya saat menyaksikan parade militer untuk memperingati Kongres Kesembilan Partai Pekerja Korea (WPK), seperti dilaporkan kantor berita KCNA seperti dikutip Sputnik, Kamis (26/2/2026).
“Jika AS menghormati posisi negara (nuklir) kami saat ini, seperti ditetapkan dalam Konstitusi DPRK dan menarik kebijakan permusuhannya terhadap DPRK, tak ada alasan bagi kami untuk tak dapat berhubungan baik dengan AS," kata Kim, merujuk pada nama resmi Korut, Democratic People's Republic of Korea.
Ia menambahkan selama lima tahun terakhir, WPK telah secara permanen mengukuhkan status negara itu sebagai negara bersenjata nuklir. Hal ini menjadi sinyal kepada pihak-pihak yang dianggap lawan bahwa Korut tidak akan melepaskan senjata nuklirnya dalam keadaan apa pun hingga dunia benar-benar berubah.
Menurut Kim, peningkatan dan penguatan senjata nuklir menjadi inti strategi penangkalan dan pertempuran Korut.
"Kami memiliki rencana jangka panjang untuk menambah kekuatan nuklir nasional setiap tahun ke depan dan akan berkonsentrasi pada peningkatan jumlah senjata nuklir serta memperluas sarana dan ruang operasi nuklir," jelasnya.
Ia menambahkan, Korut akan memodernisasi kemampuan serangan dan sistem kendali senjata nuklir serta meningkatkan kesiapan tempur melalui latihan. Kim juga menyebut soal prioritas pembekalan senjata nuklir bagi angkatan laut sebagai bagian dari penguatan militer.
"Kekuatan nuklir negara adalah jaminan dasar dan perangkat keamanan yang kuat untuk memastikan keamanan, kepentingan, dan hak pembangunan negara secara andal," ucap .
Ia menambahkan perluasan blok agresif yang dipimpin AS di kawasan Asia-Pasifik dan aksi militer mereka yang dinilai melampaui batas telah menciptakan situasi tak biasa yang mengancam keamanan di Semenanjung Korea dan kawasan tersebut.
Pernyataan keras Kim Jong Un ini muncul di tengah kebuntuan diplomasi denuklirisasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak kegagalan KTT Hanoi pada 2019.
Korea Utara secara konsisten memasukkan status kekuatan nuklirnya ke dalam konstitusi negara, sebuah langkah hukum yang mempertegas kepemilikan senjata atom bagi mereka bersifat permanen dan tidak dapat dinegosiasikan.
Di sisi lain, penguatan aliansi militer antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, termasuk latihan militer gabungan berskala besar di kawasan Asia Pasifik, dipandang oleh Pyongyang sebagai ancaman eksistensial.
Dengan memodernisasi kekuatan nuklir laut dan sistem komando senjatanya, Korea Utara berupaya menciptakan keseimbangan kekuatan (balance of power) guna memaksa Washington mengakui posisi mereka sebagai kekuatan global yang setara, sekaligus mengamankan hak pembangunan nasional tanpa bayang-bayang sanksi internasional.
Editor: Grace El Dora
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
FollowBaca Berita Lainnya di Google News
Read Now






