The Fed Dilema, Perang Iran Picu Ketidakpastian Ekonomi dan Ancaman Inflasi
WASHINGTON, investor.id – Bank Sentral Amerika Serikat (AS), yaitu The Federal Reserve (The Fed), diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan pekan ini. Fokus pasar kini beralih pada bagaimana otoritas moneter tersebut merespons dampak perang di Timur Tengah yang mulai mengacak-acak prospek ekonomi global.
Serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran telah menyuntikkan ketidakpastian besar, seperti dikutip Bloomberg internasional, Senin (16/3/2026). Di satu sisi, lonjakan harga minyak mentah mengancam kenaikan inflasi. Di sisi lain, data ketenagakerjaan yang lesu memaksa para pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan kembali stabilitas pasar tenaga kerja.
Goncangan Pasokan dan Suku Bunga
Ketua Dewan Gubernur The Fed Jerome Powell menghadapi situasi sulit. Kondisi ekonomi saat ini menuntut respons kebijakan yang saling bertolak belakang: menurunkan suku bunga untuk mendukung pasar tenaga kerja, atau mempertahankannya tetap tinggi guna meredam inflasi.
"Mereka tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Ini adalah guncangan pasokan (supply shock)," ujar ekonom senior BofA Securities Aditya Bhave. Menurutnya, lonjakan harga minyak meningkatkan risiko pada kedua sisi mandat The Fed yaitu menjaga stabilitas harga sekaligus memaksimalkan lapangan kerja.
Saat ini, suku bunga acuan berada di kisaran 3,5% hingga 3,75%. Sejak serangan terhadap Iran dimulai, harga minyak mentah Brent telah melonjak melampaui US$ 100 per barel. Jika harga energi terus melambung, konsumsi dan pertumbuhan ekonomi dipastikan akan melambat.
Drama Politik dan Penyelidikan Departemen Kehakiman
Di luar kompleksitas ekonomi, pertemuan The Fed pekan ini juga dibayangi drama politik. Departemen Kehakiman (DOJ) tengah melakukan penyelidikan terhadap The Fed terkait renovasi gedung markas besar mereka.
Seorang hakim federal pekan lalu sempat memblokir panggilan pengadilan (subpoena) terhadap Powell, yang dianggap sebagai kemenangan bagi independensi bank sentral. Namun, Jaksa AS Jeanine Pirro bersumpah untuk terus melanjutkan penyelidikan.
Kasus ini berpotensi mengganggu transisi kepemimpinan The Fed pada Mei 2026, saat masa jabatan Powell berakhir dan digantikan oleh kandidat pilihan Presiden Trump, Kevin Warsh.
Hakim James Boasberg menyatakan ada indikasi penyelidikan tersebut digunakan untuk menekan Powell agar menurunkan suku bunga atau mengundurkan diri. Menanggapi hal itu, pengacara The Fed menegaskan Powell tidak akan mundur selama penyelidikan kriminal masih berlangsung demi membela independensi lembaga.
The Fed memiliki "mandat ganda" (dual mandate) dari Kongres AS, yaitu mencapai stabilitas harga (target inflasi 2%) dan lapangan kerja maksimum. Dalam kondisi ekonomi normal, kedua tujuan ini biasanya selaras. Namun, dalam situasi krisis geopolitik seperti perang Iran-AS pada 2026 ini, The Fed menghadapi skenario stagflasi.
Stagflasi terjadi ketika harga-harga barang naik tajam akibat blokade energi di Selat Hormuz, sementara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja merosot. Jika The Fed menaikkan bunga untuk melawan inflasi, pengangguran akan semakin parah. Sebaliknya, jika bunga diturunkan untuk menolong ekonomi, inflasi bisa menjadi tidak terkendali.
Tekanan semakin berat karena 2026 merupakan tahun politik di AS, di mana kebijakan moneter sering kali menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan.
Editor: Grace El Dora
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
FollowBaca Berita Lainnya di Google News
Read Now





