Iran Wajibkan Kapal Setor Data untuk Melintas Selat Hormuz

TEHERAN, investor.id – Ketegangan di kawasan Teluk Persia memasuki minggu keempat dengan babak baru kendali maritim. Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) kini mulai memberlakukan sistem semi-formal yang mewajibkan setiap kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz untuk menyerahkan rincian data kru, manifes kargo, hingga dokumen pengiriman (bill of lading).

Langkah ini dipandang sebagai upaya Iran untuk mempertegas kedaulatan mereka atas jalur nadi perdagangan minyak dunia tersebut, seperti dikutip Bloomberg, Rabu (25/3/2026).

Berdasarkan laporan dari sumber-sumber terkait, prosedur pemeriksaan ini masih bersifat subjektif dan bervariasi antar kapal, namun secara jelas menunjukkan upaya Iran memegang kendali penuh atas perlintasan tersebut.

"Pajak Perlindungan" dan Jalur Khusus

Selain pendataan yang ketat, Iran dikabarkan mulai meminta "biaya perlindungan" kepada sejumlah kapal, terutama kapal tanker minyak dan pengangkut gas yang membawa kargo bernilai tinggi. Pembayaran ini biasanya dilakukan melalui perantara dengan nominal yang berbeda-beda.

Sejauh ini, hanya sedikit kapal yang berhasil lolos melewati Selat Hormuz sejak serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel dimulai hampir sebulan lalu. Kapal-kapal yang berhasil melintas, sebagian besar terafiliasi dengan Iran atau China, umumnya mengambil rute khusus yang merapat dekat dengan garis pantai Iran di bawah pengawasan ketat Teheran.

Dampak Kelangkaan Energi di Asia

Disrupsi di Selat Hormuz telah memukul ekonomi negara-negara Asia secara telak. India menjadi salah satu negara terdampak paling parah dengan kelangkaan gas Elpiji (LPG) yang sangat serius. Hanya segelintir tanker LPG India yang diizinkan melintas setelah adanya pembicaraan diplomatik khusus antara India dan Iran.

Di sisi lain, China sebagai mitra dagang utama Iran tetap mengawasi adanya "biaya perlindungan" yang dibayarkan agen lokal mereka. Meskipun secara hukum internasional hak navigasi di selat tersebut dijamin bebas biaya, posisi China sebagai penyerap utama ekspor minyak Iran memberikan mereka posisi tawar yang unik di tengah blokade ini.

Presiden AS Donald Trump sempat memberikan tenggat waktu 48 jam bagi pembukaan kembali Selat Hormuz sebelum akhirnya melunak dan mendorong jalur negosiasi. Munculnya "Rencana 15 Poin" untuk mengakhiri perang sempat mendinginkan harga minyak pada Rabu kemarin, namun situasi di lapangan menunjukkan belum ada tanda-tanda pelonggaran blokade dalam waktu dekat.

Garda Revolusi Iran menegaskan pemulihan keamanan di Selat Hormuz hanya akan terjadi jika ancaman militer di kawasan tersebut dihentikan sepenuhnya.

Selat Hormuz merupakan jalur perairan paling strategis di dunia, yang menghubungkan produsen minyak di Teluk Persia dengan pasar global. Secara geografis, titik tersempit selat ini hanya berjarak sekitar 33 kilometer, menjadikannya sangat rentan terhadap blokade militer. Sekitar 20% hingga 25% konsumsi minyak dunia serta sepertiga gas alam cair (LNG) dunia melintas di jalur ini setiap harinya.

Secara hukum, Selat Hormuz diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang menjamin hak "lintas transit" bagi kapal internasional. Namun, Iran yang bukan merupakan pihak yang meratifikasi konvensi tersebut secara penuh, sering kali menggunakan penafsiran hukumnya sendiri untuk memperketat pengawasan, terutama saat terjadi konflik bersenjata.

Krisis 2026 ini menunjukkan kendali atas Selat Hormuz bukan sekadar masalah militer, melainkan alat tawar politik dan ekonomi yang luar biasa kuat.

Dengan mewajibkan pelaporan kargo dan memungut biaya, Iran secara efektif telah mengubah jalur internasional ini menjadi wilayah yang mereka kelola secara sepihak, memaksa kekuatan dunia seperti AS, China, dan India untuk bernegosiasi langsung dengan mereka demi menjaga stabilitas energi dunia.

Editor: Grace El Dora