PBB: Negara-negara Eksportir Minyak Juga Kesulitan

JAKARTA, investor.id – Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperingatkan bahwa krisis energi global saat ini tidak hanya menghantam negara importir, tetapi juga menjerat negara-negara eksportir minyak yang masuk dalam kategori Least Developed Countries (LDC). Sebanyak 15 dari 44 negara dalam kelompok tersebut tercatat mengalami kesulitan ekonomi yang lebih dalam, meski sebagian di antaranya merupakan produsen energi.

Kepala Cabang Analisis Kebijakan dan Penelitian Divisi untuk Afrika, LDC, dan Program Khusus UNCTAD, Junior Davis, mengungkapkan bahwa negara eksportir energi seperti Angola, Sudan Selatan, Chad, dan Yaman tetap terimbas gejolak harga akibat konflik di Timur Tengah. Ironisnya, keuntungan dari lonjakan harga minyak dunia sering kali terbatas bagi negara-negara ini karena minimnya kapasitas pengolahan di dalam negeri.

“Banyak yang kekurangan kapasitas penyulingan domestik dan mengimpor kembali produk minyak bumi olahan dengan harga yang lebih tinggi,” terang Davis dalam publikasi yang dikutip pada Minggu (5/4/2026).

Kondisi lebih berat dialami negara importir bersih seperti Zambia dan Ethiopia yang sangat bergantung pada bahan bakar olahan dari Timur Tengah. Selain energi, ketergantungan pada pupuk impor yang berbasis gas alam turut memicu efek domino pada sektor pangan. Menurut data FAO, 17 negara termiskin bahkan harus menghabiskan lebih dari separuh pendapatan ekspor mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan.

“Implikasinya adalah kenaikan harga energi akan dengan cepat berdampak pada harga pangan dan memperbesar risiko kelaparan bagi rumah tangga,” tegas Davis.

UNCTAD menyoroti bahwa upaya pemulihan semakin sulit karena beban pembayaran utang luar negeri yang sangat tinggi. Hal ini memaksa masyarakat di negara-negara berkembang membayar lebih mahal untuk kebutuhan dasar di tengah ruang fiskal pemerintah yang kian sempit.

“Mengingat betapa besarnya utang banyak negara berkembang kepada pemberi pinjaman asing dan tekanan pada pengeluaran publik yang telah mereka hadapi selama bertahun-tahun, sangat mungkin rumah tangga harus membayar lebih mahal untuk energi, makanan, dan pupuk serta menggunakannya lebih sedikit. Ini tidak akan menjadi situasi yang menyenangkan,” urai Davis.

Ia juga memberi catatan mengkhawatirkan bahwa ekonomi di 15 negara LDC saat ini masih berada dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan level sebelum pandemi Covid-19 pada 2019 lalu.

Krisis energi yang melanda dunia ini telah direspons dengan berbagai kebijakan penghematan. Berikut beberapa kebijakan yang dimaksud di beberapa negara:

• Bangladesh: penjatahan bahan bakar dan pembatasan listrik (dengan batasan pada pendingin ruangan, pendingin udara, dan penerangan) serta penutupan universitas.
• Kamboja: pengurangan penggunaan energi sektor publik, pertemuan daring, pembatasan perjalanan dinas pemerintah, pengendalian suhu, pengurangan pajak bahan bakar konsumen, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penetapan harga bahan bakar di SPBU.
• Ethiopia: Anjuran lebih hemat penggunaan bahan bakar.
• Myanmar: penjatahan bahan bakar, sistem mengemudi bergantian, kerja jarak jauh wajib bagi pejabat publik.
• Laos: kerja jarak jauh dan sistem shift bergilir untuk pegawai negeri sipil, mempromosikan penggunaan transportasi umum, penjatahan bahan bakar, pembatasan transportasi, pemotongan pajak bahan bakar, dan subsidi.
• Senegal: menekan konsumsi energi di sektor rumah tangga dan perusahaan.

Editor: Prisma Ardianto