AS Tutup Pusat Misi di Gaza dan Bentuk Pasukan Internasional

WASHINGTON, investor.id – Pemerintah Amerika Serikat (AS) berencana menutup pusat misinya di Jalur Gaza menyusul kegagalan dalam memastikan kepatuhan Israel dan Hamas terhadap gencatan senjata. Laporan ini pertama kali mencuat melalui sumber diplomatik yang dikutip oleh Reuters pada Jumat (1/5/2026).

Pusat Koordinasi Sipil-Militer (CMCC) yang selama ini beroperasi dinilai tidak lagi mampu mempertahankan stabilitas keamanan maupun menjamin kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik tersebut.

Sebagai gantinya, pemerintah AS akan membentuk misi keamanan internasional baru yang dipimpin langsung oleh Washington. Sekitar 40 tentara AS direncanakan akan dikerahkan sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional untuk mengawasi situasi di wilayah Palestina secara lebih ketat.

Rencana Perdamaian Donald Trump

Langkah transisi ini merupakan bagian dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang disetujui pada November 2025. Resolusi yang diusulkan AS tersebut mendukung rencana komprehensif Presiden Donald Trump untuk menyelesaikan krisis di Gaza.

Dalam pemungutan suara di PBB, rencana tersebut memperoleh 13 suara dukungan, sementara Rusia dan China memilih untuk abstain. Peta jalan perdamaian ini mendorong pembentukan pemerintahan internasional sementara dan "Dewan Perdamaian" yang diketuai oleh Trump, berkoordinasi dengan Israel serta Mesir.

Meski AS telah mengumumkan transisi ke fase kedua dari rencana perdamaian tersebut, kondisi di lapangan masih jauh dari kata damai. Serangan dan gempuran militer Israel dilaporkan masih terus berlanjut, sementara kelompok Hamas secara tegas menolak untuk melucuti persenjataan mereka.

Eskalasi di Jalur Gaza telah menjadi ujian berat bagi diplomasi luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Sejak resolusi PBB disahkan pada akhir 2025, AS berupaya menggeser pendekatan dari sekadar bantuan kemanusiaan menjadi pengawasan keamanan aktif melalui Pasukan Stabilisasi Internasional.

Namun, transisi ke fase kedua rencana perdamaian ini menghadapi tembok besar berupa ketidakpercayaan antar pihak yang bertikai. Di satu sisi, Israel terus melakukan operasi militer dengan alasan keamanan nasional, sementara di sisi lain, Hamas tetap mempertahankan struktur militernya sebagai bentuk perlawanan.

Pembentukan "Dewan Perdamaian" diharapkan dapat menjadi jembatan negosiasi baru, meskipun kehadiran personel militer asing di tanah Palestina tetap menjadi isu sensitif yang berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan Timur Tengah.

Editor: Grace El Dora