Melampaui Program, Membangun Tata Kelola Kolektif yang Cerdas dan Berintegritas

Dalam banyak kasus, ekonomi tidak gagal karena kekurangan program, melainkan karena kegagalan tata kelola. Kebijakan dan program diperbanyak, anggaran bertambah, proyek diluncurkan, tetapi hasilnya tidak sebanding. Di titik ini, persoalannya bukan lagi apa yang dilakukan, melainkan bagaimana sistem mengatur pelaksanaannya.

Selama ini, diskursus ekonomi Indonesia kerap berhenti pada program, anggaran, dan proyek. Ketiganya memang penting, namun tidak menentukan. Penguatan ekonomi tidak lahir dari banyaknya program atau sekadar intervensi pembangunan, melainkan dari kualitas aturan yang mengarahkan dan efektivitas eksekusinya. Ekonomi hanya akan menguat ketika hak dan kewajiban jelas, benturan kepentingan minimal, insentif selaras, pengawasan efektif dan sanksi yang kredibel, konflik tertangani efisien, serta hasil yang terukur.

Persoalan fundamental pembangunan ekonomi sering kali bukan kekurangan belanja, melainkan mutu tata kelola yang menentukan arah dan dampaknya. Belanja yang sama bisa menghasilkan produktivitas dan kepercayaan. Sebaliknya, tanpa desain kelembagaan dan tata kelola yang tepat, belanja yang sama justru memicu inefisiensi dan konflik.

Pendekatan economic governance, especially the commons menunjukkan bahwa sumber daya kolektif dapat dikelola secara efektif melalui aturan yang disepakati dan ditegakkan oleh para pelaku. Perspektif ini, sebagaimana ditunjukkan oleh Elinor Ostrom, Pemenang Nobel Ekonomi 2009, menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi ditentukan oleh kualitas tata kelola, bukan oleh skala intervensi.

Karena itu, governance harus menjadi fondasi pembangunan. Selama pembangunan dipahami sebagai akumulasi program, intervensi akan bertambah tanpa memperbaiki sistem yang menentukan hasilnya. Sebaliknya, ketika pembangunan dipahami sebagai persoalan tata kelola, fokus bergeser pada desain aturan, distribusi kewenangan, mekanisme pengawasan, dan struktur insentif. Pergeseran ini membuat analisis ekonomi lebih presisi dan relevan bagi penguatan ekonomi Indonesia.

Mengapa Pembangunan Indonesia Memerlukan Governance yang Cerdas

Banyak persoalan ekonomi Indonesia bersumber pada kegagalan koordinasi kolektif (collective coordination) serta lemahnya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam pembangunan. Pengelolaan minerba, hutan, pesisir, irigasi, air tanah, ruang desa, serta data publik dan berbagai program pembangunan melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang saling terkait. Dalam kondisi ini, kegagalan lebih sering bersumber dari lemahnya penerapan tata kelola daripada dari keterbatasan sumber daya.

Efektivitas pembangunan bergantung pada kualitas kelembagaan dan tata kelola. Pengelolaan yang berhasil bertumpu pada aturan yang jelas, kontekstual, partisipatif, serta diawasi dan ditegakkan secara kredibel dan konsisten. Artinya, hasil tidak ditentukan oleh banyaknya program dan besarnya intervensi, melainkan oleh kemampuan sistem mengarahkan perilaku para pelaku dalam mengelola kebijakan, strategi dan program.

Pembangunan tidak dapat bertumpu pada satu aktor. Negara tanpa partisipasi masyarakat menjadi kaku dan kurang responsif terhadap aspirasi publik; pasar tanpa aturan cenderung eksploitatif dan manipulatif; sementara masyarakat tanpa dukungan kelembagaan rentan terhadap konflik. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang menyelaraskan ketiganya dalam satu sistem yang terkoordinasi.

Dalam kerangka ini, tata kelola yang cerdas (smart governance) tidak hanya mencakup kejelasan hak dan tanggung jawab, penurunan biaya koordinasi, dan penyelarasan insentif lintas pelaku, tetapi juga kejelasan aturan dan ketegasan penegakannya, transparansi informasi yang diawasi, mekanisme monitoring yang efektif, sanksi yang kredibel, serta sistem koreksi yang responsif. Dengan itu, kebijakan tidak berhenti sebagai strategi dan program, melainkan bekerja sebagai mekanisme yang menghasilkan efisiensi, kepercayaan, dan keberlanjutan.

Tata Kelola Kolektif yang Berintegritas

Jika tata kelola yang cerdas mencegah salah kelola, maka tata kelola yang berintegritas mencegah penyalahgunaan. Keduanya tidak terpisahkan. Tanpa integritas, sistem tetap menyisakan ruang deviasi dan penyalahgunaan. Tanpa kecerdasan, integritas tidak cukup menghasilkan kinerja yang efisien dan berkelanjutan.

Dalam sistem yang melibatkan banyak aktor, penyimpangan mencerminkan kelemahan struktur tata kelola. Tanpa pengendalian yang memadai, celah penyalahgunaan akan selalu terbuka. Pemikiran Elinor Ostrom menunjukkan bahwa sistem kolektif dapat tetap efisien dan terjaga apabila didukung oleh aturan yang jelas, pengawasan yang dekat, dan mekanisme disiplin yang kredibel.

Integritas adalah kualitas sistem yang memastikan konsistensi antara aturan dan pelaksanaan. Hal ini diwujudkan melalui kejelasan kewenangan, transparansi informasi, pengawasan yang efektif, penegakan sanksi yang konsisten, serta penyelesaian masalah yang cepat. Prinsip TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness) berfungsi sebagai mekanisme untuk menutup ruang penyimpangan dan menjaga pembangunan tetap disiplin dan akuntabel.

Dengan demikian, tata kelola kolektif yang berintegritas menjaga sistem tetap bersih dan selaras dengan tujuan pembangunan. Bersama tata kelola yang cerdas, ia menjadi prasyarat utama bagi penguatan ekonomi Indonesia.

Polycentric Governance dan Masa Depan Ekonomi Indonesia

Indonesia tidak dapat dikelola secara efektif dengan satu pusat kendali dengan formula tata kelola yang bersifat one size fits all. Kompleksitas wilayah dan keragaman kepentingan menuntut sistem dengan banyak pusat keputusan yang saling terhubung, namun tetap memiliki arah dan standar yang konsisten.

Tata kelola polisentrik (polycentric governance) menjawab kebutuhan tersebut. Pusat menetapkan arah dan standar, daerah serta komunitas mengelola adaptasi lokal, dan pasar mendorong efisiensi serta inovasi. Transparansi dan akuntabilitas menjaga integritas sistem. Dengan demikian, koordinasi dibangun melalui keterhubungan, bukan ketergantungan pada satu otoritas yang terpusat.

Pendekatan ini menuntut perubahan cara pandang. Pembangunan tidak lagi dipahami sebagai perluasan program, melainkan sebagai penguatan sistem yang mengatur perilaku. Anggaran, program, dan investasi hanya efektif jika ditopang oleh aturan yang jelas, koordinasi yang efisien, dan pengawasan yang konsisten.

Pada akhirnya, pilihan kita sederhana. Kita dapat terus menambah program tanpa memperbaiki tata kelola, atau mulai memperbaiki tata kelola agar setiap program memiliki arah, disiplin, dan daya ungkit yang nyata.

Penguatan ekonomi tidak ditentukan oleh besarnya intervensi, melainkan oleh kemampuan sistem memastikan intervensi tersebut bekerja. Di sinilah tata kelola yang cerdas dan berintegritas (Smart and Integrity-Driven Governance) menjadi substantif, bukan sekadar jargon, tetapi mekanisme yang mengatur perilaku, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan.

Jika Indonesia ingin melangkah lebih jauh, maka yang harus diperkuat bukan hanya kebijakan, tetapi tata kelola yang menopangnya. Ekonomi yang kuat bukanlah ekonomi dengan program terbanyak, melainkan ekonomi yang memastikan setiap sumber daya kolektif digunakan secara tepat, setiap aktor bertindak dalam koridor yang jelas, dan setiap hasil dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Tanpa itu, penguatan ekonomi kehilangan arah. Dengan itu, fondasinya menjadi kokoh dan berkelanjutan.

Editor: Indah Handayani