Realisasi Belanja Negara Terkontraksi 4,1%, Ini Penyebabnya

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan menyatakan realisasi belanja negara mencapai Rp 2.588,2 triliun atau 84,55% pagu APBN, atau 83,03% pagu Perpres 75/2023 hingga 12 Desember 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya belanja negara mengalami kontraksi 4,1%.

“Belanja negara masih kontraksi 4,1% dari tahun lalu pada 12 Desember 2022 yang mencapai Rp 2.698 triliun penyebabnya bukan karean belanja K/L menurun tetapi karena harga minyak turun,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (15/12/2023).

Belanja negara terbagi dalam belanja pemerintah pusat senilai Rp 1.840,4 triliun (81,9% dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 747,8 triliun (91,8% dari pagu) . Adapun realisasi belanja pemerintah pusat ditopang oleh belanja K/L sebesar Rp 946,1 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 894,3 triliun.

Belanja K/L digunakan untuk dukungan persiapan pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bansos. Sedangkan belanja non K/L digunakan untuk subsidi pupuk, kartu prakerja, serta pembayaran, subsidi, dan kompensasi (BBM dan listrik).

“Realisasi belanja non K/L akan meningkat seiring proses pembayaran berbagai program, termasuk subsidi dan kompensasi di Bulan Desember, “ucap Sri Mulyani.

Dari jumlah belanja pemerinta pusat sebanyak 57,6% atau sebesar Rp 1.060,0 triliun merupakan belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik di sektor perlindungan sosial, petani, dan UMKM, sektor Pendidikan, dan sektor infrastruktur.

Editor: Indah Handayani