Celios: Harga Minyak di Atas US$ 100 akan Bebani APBN Rp 309 Triliun

JAKARTA, investor.id – Lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik antara Iran dan AS-Israel mengancam stabilitas fiskal Indonesia. Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan, jika harga minyak bertahan di atas level US$ 100 per barel, beban belanja pemerintah terutama untuk subsidi energi berpotensi membengkak hingga Rp 309 triliun.

Direktur Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menjelaskan bahwa tekanan tersebut akan memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 secara signifikan. Menurutnya, tambahan defisit bisa mencapai Rp 204 triliun.

“APBN kalau minyak bertahan di atas US$ 100 per barel maka tambahan beban belanja pemerintah termasuk subsidi sebesar Rp 309 triliun. Sementara defisitnya melebar jadi Rp 204 triliun,” ujar Bhima saat dihubungi, Senin (9/3/2026).

Pelebaran nilai defisit sebesar Rp 204 triliun tersebut diprediksi membuat total defisit APBN hingga akhir 2026 menyentuh angka Rp 866 triliun. Angka ini setara dengan 3,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), melampaui ambang batas aman yang biasanya dipatok di level 3%.

Berdasarkan data Trading Economics, harga minyak mentah Brent terpantau melonjak lebih dari 15% hingga menembus level di atas US$ 100 per barel pada Senin (9/3). Penguatan harga ini dipicu oleh pemangkasan produksi di Timur Tengah menyusul gangguan logistik di Selat Hormuz.

Di sisi lain, Bhima menilai, keuntungan tak terduga (windfall) dari kenaikan harga komoditas ekspor lainnya tidak akan cukup untuk menambal lubang belanja tersebut.

“Windfall dari penerimaan komoditas belum cukup menambal pelebaran belanja. Defisit tambahan Rp 204 triliun membuat proyeksi defisit APBN bisa melebar ke Rp 866 triliun sampai akhir tahun 2026. Ini setara 3,4% PDB,” jelasnya.

Menyikapi ancaman ini, Celios mendesak pemerintah segera melakukan revisi atau perubahan APBN 2026. Bhima berpendapat asumsi makro yang digunakan saat ini sudah tidak relevan dengan dinamika global terbaru. Ia menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran besar-besaran dari program non-produktif atau proyek jangka panjang.

Beberapa poin realokasi yang disarankan mencakup anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa (kopdes), hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bhima menilai opsi menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi harus menjadi pilihan terakhir.

“Hitungan Celios ada Rp 340 triliun dari hasil realokasi MBG, kopdes dan belanja lain yang tidak produktif,” pungkas Bhima.

Editor: Prisma Ardianto