Purbaya: APBN Tidak Berubah, Kecuali Harga Minyak Naik Tinggi Sekali

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fiskal nasional saat ini masih cukup kuat untuk menahan dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah belum berencana mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, meskipun terdapat ancaman kenaikan harga minyak mentah akibat eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

“APBN kita masih tahan. Saya tidak akan mengubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali. Namun pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga saat ini, kita masih tahan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Purbaya menambahkan, perubahan alokasi belanja energi hanya dapat dilakukan atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga saat ini, belum ada rencana untuk merombak alokasi subsidi energi yang telah ditetapkan.

“Tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan opsi aman,” imbuhnya.

Menkeu menekankan bahwa kondisi darurat energi sesungguhnya bukan dipicu oleh fluktuasi harga di pasar global, melainkan jika terjadi hambatan pada rantai pasok dunia. Selama distribusi minyak masih berlangsung, pemerintah optimistis situasi tetap terkendali.

“Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tapi) suplainya tidak ada. Saat ini suplainya masih ada, jadi tidak bisa dibilang darurat,” terang Purbaya.

Sebagai informasi, asumsi dasar ekonomi makro untuk harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN 2026 dipatok sebesar US$ 70 per barel. Sementara itu, data Trading Economics pada Rabu (25/3/2026) menunjukkan harga minyak mentah Brent terkoreksi sekitar 4% atau mulai bergerak di bawah level US$ 100 per barel.

Purbaya menambahkan, pemerintah terus memantau dinamika ekonomi global yang berdampak langsung pada volatilitas harga energi. Di sisi lain, ia turut mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada intervensi pemerintah, tapi juga dukungan dan optimisme dari sektor privat.

“Kita mesti siap-siap terus ke depan. Kalau misalnya keadaan seperti ini sering terjadi, apakah kita akan deg-degan terus? Kan dihitung semua, dan satu lagi yang mereka (ekonom) lupa: belanja pemerintah itu cuman sekitar 10% dari PDB (Produk Domestik Bruto) kita, yang 90% pasti berarti swasta,” jelas Purbaya.

Editor: Prisma Ardianto