Purbaya: APBN Aman, Meskipun Harga Minyak Bertahan US$ 100 hingga Akhir Tahun

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap aman dan berkesinambungan meskipun harga minyak dunia bertahan di level US$ 100 per barel hingga akhir tahun. Pemerintah menegaskan bahwa bantalan fiskal telah disiapkan untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali di tengah gejolak harga energi global.

Pernyataan ini dilontarkan Purbaya untuk meredam kekhawatiran pelaku pasar mengingat asumsi harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN 2026 hanya dipatok sebesar US$ 70 per barel.

“Hitungan kita sekarang sampai US$100 rata-rata sampai akhir tahun pun anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya masih terkendali,” kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Purbaya meminta masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu cemas terhadap stabilitas keuangan negara. Pemerintah mengklaim telah melakukan kalkulasi matang untuk menahan tekanan meskipun harga minyak bergerak jauh di atas asumsi dasar.

“Teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah perhitungkan sampai dengan akhir tahun,” ujar Purbaya.

Senada dengan Menkeu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional saat ini berada dalam kondisi yang kokoh dengan stok BBM yang mencukupi.

“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” tegas Airlangga.

Untuk menjaga ruang fiskal, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi. Salah satunya melalui kebijakan work from home (WFH) yang diklaim bisa menghemat APBN Rp 6,2 triliun dari sisi kompensasi BBM. Selain itu, belanja BBM masyarakat juga diperkirakan dapat berkurang hingga Rp 59 triliun.

Di sisi belanja negara, pemerintah juga menyiapkan prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Pemerintah akan mengalihkan anggaran dari pos-pos kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial, ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat. Nilainya diperkirakan berada di kisaran Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

Pemerintah turut merancang kebijakan ketahanan energi yang lebih terukur. Mulai 1 Juli 2026, program B50 akan diterapkan dan diperkirakan bisa mengurangi penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter. Dari kebijakan ini, pemerintah menghitung ada potensi penghematan subsidi solar sekitar Rp 48 triliun.

Selain itu, program makan bergizi gratis (MBG) bisa memberi ruang efisiensi tambahan senilai Rp 20 triliun. Pemerintah mengarahkan penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu, memangkas satu hari dari yang berlaku sebelumnya yaitu enam hari. Namun demikian, kebijakan itu dikecualikan untuk asrama, daerah 3T, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Editor: Prisma Ardianto