Ratu Prabu Siap Akuisisi Blok Karang Agung

JAKARTA – PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) tengah melakukan uji tuntas (due diligence) untuk mengakuisisi 75% saham PT Odira Energi Persada di Blok Karang Agung, Sumatera Selatan. Nilai akuisisi diperkirakan mencapai US$ 61 juta.

“Untuk kontraknya selama 32 tahun. Kami masih due diligence untuk akuisisi. Kapasitas produksinya bisa sekitar 1.800 barel per hari, dengan cadangan 150 juta barel,” kata Direktur Keuangan Ratu Prabu Gemilang Zaharin di Jakarta, Jumat (3/7).

Gemilang menegaskan, pihaknya menargetkan tahun ini bisa menyelesaikan akuisisi tersebut. Walaupun tidak sebesar kapasitas Blok Mahakam, namun cukup potensial, karena selain minyak dan gas, juga ada potensi batubara di sana. “Masih kami pelajari dulu untuk pengembangan sumber daya alam di sana,” ucap Gemilang.

Sementara itu, per Juni 2015, Ratu Prabu mendapatkan kontrak baru sebesar US$ 1 juta per tahun dari Premier Oil dan Conoco Phillips. Perseroan juga meraih kontrak dari PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) senilai Rp 27 miliar per tahun. Kontrak- kontrak tersebut berlaku hingga 2017.

“Untuk kontrak properti US$ 4,8 juta, dengan Conoco sampai 2017. Dari Thiess Contractor sampai 2020, ini juga dengan opsi perpanjangan,” kata Sekretaris Perusahaan Ratu Prabu Martini Suarsa.

Namun, perseroan mengakui industri perminyakan Indonesia sedang tertekan. Sejak harga minyak global melemah, pendapatan perseroan cukup tergerus. Sepanjang Januari-Maret 2015, perseroan membukukan laba bersih Rp 8,07 miliar, turun 20,5% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 10,16 miliar. Pendapatan bersih juga turun menjadi Rp 83,12 miliar dari sebelumnya Rp 85,31 miliar.

Direktur Utama Ratu Prabu Burhanuddin Bur Maras mengatakan, pemerintah seharusnya melalui Pertamina tidak mengusir perusahaan-perusahaan migas asing yang sudah punya pengalaman puluhan tahun di industri migas di Indonesia, seperti yang terjadi di Blok Mahakam.

“Yang mengetahui rahasia migas di Indonesia, khususnya titik-titik pengeboran adalah perusahaan-perusahaan asing tersebut. Jangan sampai pemerintah menyia-nyiakan biaya eksplorasi yang bisa mencapai puluhan juta dolar AS sekali pengeboran di offshore,” jelas dia. (ian)

Editor: Investor.id