Authentic and Accountable Leadership

*) Tenaga Profesional Lemhannas RI

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya tidak terlepas dari berbagai kritik publik yang cukup tajam. Sejumlah isu seperti dugaan kekerasan terhadap aktivis, intensitas kunjungan ke luar negeri yang dinilai berpotensi mengurangi fokus pada persoalan domestik, laporan mengenai kasus keracunan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta isu-isu lainnya turut membentuk persepsi awal terhadap arah kepemimpinan nasional. Kritik ini menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan politik di era modern berada dalam tekanan publik yang semakin kuat dan dinamis. Legitimasi kepemimpinan kini sangat ditentukan oleh kapasitas untuk merespons kritik, melakukan koreksi, dan menunjukkan tanggung jawab secara nyata di hadapan publik.

Di tengah berbagai kritik tersebut, terdapat indikasi bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo juga memperlihatkan karakteristik yang dapat dianalisis melalui pendekatan accountable leadership dan authentic leadership. Kedua pendekatan ini menekankan pentingnya pemimpin yang bersedia memverifikasi kondisi di lapangan, bertindak berdasarkan evaluasi faktual, serta memperbaiki keputusan ketika ditemukan ketidaktepatan dalam proses kebijakan.

Gaya kepemimpinan ini dapat dilihat dari beberapa tindakan Presiden Prabowo ketika melakukan kunjungan ke lokasi bencana di Aceh Tamiang, peninjauan ulang polemik tambang Martabe yang dikelola oleh PT Agincourt Resources, penguatan fase investasi Danantara setelah satu tahun membangun fondasi tata kelola, serta penertiban dapur program MBG yang tidak memenuhi standar layanan.

Kedatangan Presiden Prabowo ke hunian sementara korban banjir di Aceh Tamiang mengisyaratkan kehadiran sosok pemimpin yang tidak meninggalkan rakyatnya di tengah masa krisis (Ramadhan, 2026). Kehadiran ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan korban terdampak sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Langkah serupa dalam memperkuat akuntabilitas institusional juga terlihat dalam penanganan kasus PT Agincourt Resources (PTAR) terkait isu penambangan di Martabe.

Dalam kasus tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan jajaran kementerian untuk bertindak proporsional, yakni jika terdapat pelanggaran maka sanksi harus dijatuhkan. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak terbukti bersalah, maka hak investor perlu dipulihkan guna menjaga kepastian hukum dan iklim investasi (Mawangi, 2026).

Berbicara mengenai iklim investasi, Presiden Prabowo juga memperkuat fungsi Danantara yang selama satu tahun terakhir berfokus pada pembangunan fondasi kelembagaan dan tata kelola. Danantara kini memasuki fase investasi strategis untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional (Valenta, 2026). Tindakan ini diperlukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menunjukkan gaya kepemimpinan yang korektif dengan menindak lebih dari seribu dapur SPPG yang tidak memenuhi standar program MBG. Tindakan ini dilakukan setelah menerima masukan publik dan melakukan verifikasi langsung di lapangan (Kompas, 2026).

Dalam konteks yang lebih luas, pola kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam memperbaiki iklim investasi jangka panjang. Kepemimpinan yang responsif terhadap ketidakpastian kebijakan, disertai kemampuan melakukan koreksi berbasis data, menjadi faktor penting dalam menurunkan persepsi risiko investor. Investor global pada dasarnya tidak hanya mempertimbangkan insentif ekonomi, tetapi juga stabilitas kebijakan, konsistensi regulasi, serta kredibilitas pemerintah dalam menegakkan aturan.

Editor: Euis Rita Hartati