Pendirian Bursa Kripto Tetap Dijadwalkan Tahun Ini

JAKARTA, investor.id – Melonjaknya jumlah pelanggan kripto meski harga aset kripto sedang mengalami penurunan (winter crypto) membuat pemerintah harus segera mendirikan bursa aset kripto, lembaga kliring, dan kustodian di Indonesia. 

Di sisi lain, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, lembaga tersebut akan tetap berdiri pada semester ke-2 ini. Pendirian bursa kripto diharapkan bisa terjadi mengingat pendiriannya sudah dua kali mengalami kemunduran, dari akhir tahun 2021 dan kuartal I-2022.

“Mudah-mudahan bisa di tahun ini (bursa kripto, red), mohon doa restunya. Kenapa kita sedikit lama?. Karena kita hati-hati. Membentuk sebuah bursa bukan sekejab bisa langsung jadi karena kita harus cek dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik,” ujarnya dalam diskusi Peluang & Tantangan Industri Blockchain di Indonesia di Universitas Diponegoro Semarang, Selasa (19/7/2022).

Bursa komoditas khusus untuk kripto, dipastikan Jerry akan tetap terbentuk. Hal tersebut sudah dikatakannya berkali-kali sejak tahun 2021. Hal tersebut memang perlu dilakukan agar transaksinya lebih jelas dan rapi, serta memberikan perlindungan lebih kepada para pelanggan kripto.

Saat ini, pemerintah menurutnya tengah membangun tata kelola, pondasinya, syarat-syaratnya dan seleksinya. “Kita tidak mau sembarangan membuat sebuah inovasi, kita mau hati-hati,” tegas Jerry.

Di Indonesia, aset kripto sendiri dikategorikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengeluarkan peraturan terbaru untuk mengakomodasi perdagangan fisik aset kripto di Indonesia, yaitu Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perdagangan Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Kelengkapan pengaturan teknis terkait berupa masukan dari kementerian/lembaga lain diakomodasi dalam peraturan Bappebti. Pengaturan ini mencakup mekanisme perdagangan fisik aset kripto.

Peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti meningkatkan penanaman modal dalam negeri atau mencegah arus keluar modal, memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian usaha; mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta membuka lowongan di bidang teknologi informasi. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara melalui penerimaan perpajakan.

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) tercatat, per Juni transaksi kripto mencapai Rp 212 triliun. Kemudian, jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia per akhir Juni 2022 telah menembus angka 15,1 juta. Jumlah itu naik 3,9 juta selama semester I, dari periode akhir tahun lalu yang mencapai 11,2 juta. Di mana, khusus bulan Juni saja kenaikannya sebanyak 962.038 pelanggan.

Secara demografi, pelanggan kripto 79% didominasi oleh laki-laki dan dan wanita 21%. Kelompok usia didominasi rentang 18-24 tahun sebanyak 32%, disusul kelompok 23-30 tahun sebanyak 30% dan 31-35 tahun sebanyak 16%. Nasabah didominasi mereka yang berdomisili di Pulau Jawa 69%, disusul Sumatra 17% dan Kalimantan 6%. Kemudian, pekerjaan nasabah aset kripto didominasi karyawan swasta 28%, disusul wirausahawan 23% dan pelajar 18%.

Editor: Investor.id