Deal Divestasi Vale Ditargetkan Tuntas Pekan Ini, Negosiasi Alot 

JAKARTA, Investor.id - Proses divestasi sebagian saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) semakin dekat dan ditargetkan bisa tuntas pekan ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, sebelum pemilu divestasi ini telah rampung, meski negosiasi harga alias valuasi masih lot.  

Sinyal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Pria yang kerap disapa sebagai Tiko ini mengatakan, pihaknya bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. panjaitan akan bernegosiasi dengan Vale perihal divestasi tersebut..

"Harusnya dalam seminggu ini kita akan mencapai kesepakatan," kata dia, Rabu (7/2/2024).

Tiko pun tidak menyebutkan berapa harga yang ditawarkan oleh Vale, maupun harga yang diinginkan oleh pemerintah.

Namun, sebelumnya telah beredar informasi bahwa pemerintah menginginkan harga divestasi 14% saham Vale senilai Rp 2.500-2.800 per saham atau sekitar 40% lebih rendah dibandingkan dengan harga saham saat ini. Harga dari pemerintah jauh lebih rendah yang dibandingkan keinginan Vale yang dikabarkan menginginkan harga sekitar Rp 4.600 per saham. Dalam rumor lain yang beredar di kalangan pelaku pasar modal, dikabarkan Vale meminta harga 1,5 kali nilai buku atau setara Rp 5.800 per saham.

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengungkapkan, pemerintah tidak harus mengejar divestasi selesai sebelum Pemilu berlangsung pada 14 Februari mendatang. Menurut dia, tujuan dari divestasi Vale ke MIND ID diharapkan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Indonesia dan memenuhi mandat UU Minerba.

Dia menilai pemilu dan divestasi Vale tidak memiliki keterkaitan. Dengan begitu Indonesia pun bisa mendapatkan harga yang terbaik. “Tentunya, makin murah makin menguntungkan. Kalau memang tidak menguntungkan, saya minta pemerintah sebaiknya tidak memperpanjang izin Vale,” tambahnya.

Senada dengan Mulyanto, Ekonom UGM Fahmy Radhi mengungkapkan, tidak adil jika Vale Indonesia menawarkan sesuai harga pasar. Pasalnya, proses divestasi ini bisa menempatkan pemerintah, melalui MIND ID sebagai partner strategis.

 “Saya kira Indonesia memiliki bargaining power yang cukup kuat, karena izin Vale berakhir 2025. Jadu kalau tidak mau harga sekian ya (izinnya) nggak diperpanjang. Mereka pasti akan menyetujui, tetapi sampai sekarang belum diputuskan,” tambah dia.

Menurutnya harus ditetapkan batas waktu tertentu agar prosesnya tidak berlarut-larut dan tetap bisa selesai tahun ini. Namun dia mengingatkan agar tidak terburu-buru mengejar kesepakatan sebelum pemilu karena tidak memiliki keterkaitan.

 “Keputusan divestasi Vale tidak berhubungan langsung dengan pemilu, tetapi targetnya 2024. Maka yang penting ditetapkan bulan tertentu di 2024 ini,” kata dia.

Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyampaikan perihal negosiasi harga divestasi saham 14% Vale Indonesia kepada MIND ID. Dia meminta harga divestasi 14% itu bisa semurah-murahnya.

Editor: Harso Kurniawan