Rupiah Dihantui Risiko Tekanan Imbas Perang AS-Israel vs Iran

JAKARTA, investor.id - Ekonom mengingatkan, menanasnya konflik di Timur Tengah akibat serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran berpotensi menekan stabilitas pasar keuangan domestik, terutama pelemahan nilai tukar rupiah (IDR) dan meningkatnya arus modal keluar dari pasar negara berkembang.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengatakan bahwa peningkatan ketegangan geopolitik global umumnya memicu pergeseran portofolio investor dari aset berisiko (risk assets) ke aset safe haven seperti dolar AS (USD) dan obligasi pemerintah AS. Kondisi ini membuat arus modal ke emerging markets berpotensi melemah dalam jangka pendek.

"Dampaknya bagi Indonesia umumnya muncul sebagai tekanan arus modal keluar, pelemahan rupiah, dan kenaikan imbal hasil surat berharga negara karena investor meminta kompensasi risiko yang lebih tinggi," kata Josua saat dihubungi B-Universe, dikutip pada Senin (2/3/2026). 

Ia menjelaskan, pada fase awal eskalasi, pelemahan rupiah biasanya masih terbatas apabila pelaku pasar menilai konflik bersifat temporer dan tidak meluas. Namun tekanan dapat meningkat signifikan jika konflik berlarut-larut atau memicu gangguan serius pada rantai pasok energi global.

Ketegangan yang mendorong penguatan dolar AS secara luas dan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS juga dapat mengurangi daya tarik aset keuangan domestik. Selisih imbal hasil (yield spread) yang menyempit serta meningkatnya premi risiko membuat investor global cenderung melakukan penyesuaian portofolio.

"Tekanan dapat membesar bila konflik berlarut atau meluas dan mendorong penguatan dolar serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat," jelasnya. 

Menurut Josua, pemerintah perlu memprioritaskan stabilitas energi dan makroekonomi melalui penguatan stabilitas rupiah dalam merespons eskalasi konflik geopolitik global. Langkah jangka pendek yang krusial adalah memastikan ketersediaan pasokan energi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu mengantisipasi kenaikan inflasi impor akibat lonjakan harga energi dan biaya logistik global. “Penataan belanja subsidi juga harus lebih tepat sasaran agar kelompok rentan tetap terlindungi, tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal,” sambungnya.

Ketahanan Rantai Pasok jadi Perhatian

Editor: Natasha Khairunisa