DPR Siap Kawal Penyaluran BLT BBM

JAKARTA, Investor.id -Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf menegaskan, pihaknya bakal mengawal penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM).. Hal ini agar dana masyarakat atau keluarga yang menerimanya tidak diselewengkan atau mengalami pemotongan.

"Sekarang ini masyarakat sudah memiliki rasa kepedulian bersama-sama. Jadi kalau ada masalah perlu dibagikan. Jangan sampai ketika ada masalah penyaluran BLT dibiarkan begitu saja," kata dia ketika dihubungi Beritasatu.com, Senin (5/9/2022).

Bukhori mengungkapkan, pihaknya sudah memiliki sumber daya manusia (SDM) tenaga sosial, seperti pendamping dari program keluarga harapan (PKH), relawan dan jaringan bentukan dari anggota dewan yang berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Mereka bertugas mengawal sekaligus mengontrol penyaluran BLT BBM.

Namun untuk pengawalan yang paling efektif, lanjut dia, adalah ketika masyarakat menemukan suatu penyimpangan atau pemotongan, langsung menyampaikan hal tersebut kepada anggota dewan (DPR) yang ada di dapil tersebut. Selanjutnya,  anggota dewan khususnya di Komisi VIII DPR bisa berkomunikasi langsung dengan pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah atau pihak Kementerian Sosial (Kemensos).

"Itu saya kira cara yang paling efektif dalam hal pengawalan BLT BBM. Adapun cara-cara yang lain, bisa saja ditempuh. Tetapi yang memiliki jalur secara langsung kepada Menteri Sosial (Mensos) itu memang ya paling cepat adalah anggota DPR karena kalau lewat aparat pemerintah, mereka tidak berani langsung menyampaikan kepada Menteri Sosial dan ada birokrasi juga," ungkap Bukhori.

Sementara, command center Kementerian Sosial yang bisa ditelepon yaitu 021171 dan siaga 24 jam serta siap melayani kalau ada keluhan, tidak bisa dilakoni semua dan sedikit yang mengetahuinya.

"Salah satu cara paling mudah adalah temui langsung temui anggota dewan (DPR) dan sampaikan keluhan, bisa langsung ke anggota DPR atau stafnya atau orang-orangnya karena semua keluhan atau temuan akan langsung disampaikan kepada Mensos. Hal ini bisa dilakukan karena selama ini komunikasi antara Komisi VIII DPR dengan Mensos terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada jarak," ungkap dia.  

Untuk penyaluran BLT BBM sendiri, menurut Bukhori dalam minggu ini atau Minggu depan bakal segera disalurkan pemerintah lewat PT Pos Indonesia atau Kantor Pos.

BLT BBM akan diberikan kepada kelompok keluarga yang rentan terhadap perubahan harga. Rencananya diberikan kepada 20,65 juta kepala keluarga. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp12,96 triliun.

Bantuan akan diberikan untuk empat bulan, yakni pada September hingga Desember 2022, masing-masing sebesar Rp 150.000 per bulan. Namun, mekanisme penyalurannya dibagi dalam dua tahap.

Tahap pertama pada bulan September sebesar Rp 300.000. Kemudian, tahap kedua pada Desember senilai Rp 300.000. Sehingga total bantuan per KPM sebesar Rp 600.000.

Editor: Leonard