PDIP Dukung Rencana Prabowo Kirim 8.000 TNI untuk Pasukan Perdamaian di Gaza

JAKARTA, investor.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto mengirim 8.000 personel TNI untuk pasukan perdamaian di Gaza, Palestina. Menurut Hasto, konsistensi Indonesia penting dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif.

Hasto berharap agar pemerintah tetap memanfaatkan posisi historis Indonesia sebagai penggagas solidaritas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk mendorong perdamaian abadi, khususnya di Timur Tengah. 

Menurutnya, prinsip politik luar negeri bebas aktif sejatinya bertujuan membangun persaudaraan dunia dan membebaskan umat manusia dari berbagai bentuk penjajahan

"Bahwa sistem internasional yang anarkis ini harus diubah oleh Indonesia, termasuk melalui PBB. Hanya PBB seringkali tidak efektif karena adanya Hak Veto. Padahal sistem internasional sudah berbeda. Hak Veto itu kan diberikan kepada pemenang perang dunia kedua, kecuali Tiongkok itu atas perjuangan kita," kata Hasto di Senayan, Jakarta, Minggu (15/1/2026).

Ia berharap, Indonesia justru dapat mengambil peran memimpin. Sebab, menurutnya, Indonesia memiliki modal sejarah dan moral untuk mengambil peran kepemimpinan global dalam mengupayakan perdamaian, bukan sekadar mengikuti arus kekuatan besar. 

"Jadi kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leader-nya, mengambil suatu prakarsa-prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia. Dasa Sila Bandung misalnya, itu bisa menjadi hukum internasional yang diperjuangkan oleh Indonesia sebagai prinsip-prinsip pokok di dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel," ungkap Hasto.

Menanggapi kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian di luar mekanisme PBB, Hasto menegaskan bahwa dalam tradisi diplomasi Indonesia, pengiriman pasukan selalu dilakukan di bawah mandat PBB. Menurutnya, membentuk badan baru di luar PBB justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dan melemahkan tatanan internasional yang telah disepakati bersama. 

“Ketika PBB belum berhasil menyelesaikan persoalan Timur Tengah, yang harus dilakukan adalah menggalang kekuatan mayoritas negara di dalam PBB, bukan membentuk badan baru di luar mekanisme tersebut,” katanya.

Selain faktor historis, Hasto juga mengingatkan faktor ekonomi Indonesia yang dinilainya memiliki keterbatasan fiskal nasional. Ia menilai penyelesaian konflik melalui jalur PBB dengan kepemimpinan dan prakarsa Indonesia akan jauh lebih efektif serta lebih efisien dari sisi pembiayaan dibandingkan skema di luar PBB.

Editor: Maswin