Adidaya Institute Dorong Transformasi MBG Jadi Platform Ekonomi Pangan Terintegrasi

JAKARTA, investor.id - Adidaya Institute meminta pemerintah mengubah model program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari program pemberian makan menjadi platform ekonomi pangan terintegrasi. Adidaya menilai model pemberian makan sudah tidak lagi memadai karena hanya berorientasi pada distribusi makanan dan serapan anggaran. 

“MBG terlalu sederhana jika dibiarkan hanya menjadi program distribusi makanan. MBG harus ditransformasi menjadi mesin ekonomi pangan nasional,” kata Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo dalam dialog media yang berlangsung di kantor Adidaya Institute di Kuningan, Selasa (31/3) siang. 

Menurut Bram, pergeseran ini bukan sekadar perubahan model. Perubahan skema ini adalah perubahan cara negara memandang program ini. Dari kerangka belanja sosial menjadi investasi ekonomi, dari output (porsi tersaji) menjadi outcome (ekosistem pangan yang tumbuh), dan dari program jangka pendek menjadi fondasi ketahanan pangan jangka panjang.

Pasalnya, ungkap Bram, jika hanya dipandang sebagai program konsumsi maka pada setiap gejolak global seperti saat terjadinya perang Iran versus Israel-AS, keberlanjutan program MBG pasti sangat terancam. Selain menyebabkan biaya yang naik, program MBG pasti akan menyebabkan tekanan pada fiskal negara. 

Bram menjelaskan selama MBG didesain hanya sebagai program konsumsi, maka setiap gejolak global pasti akan langsung menghantam keberlanjutannya. Biaya naik, kualitas porsi terancam, cakupan menyempit, dan tekanan pada fiskal negara makin berat.

"Kalau MBG tetap pakai model lama, kita sedang membangun gunung es fiskal. Setiap hari biaya naik, tapi ekonomi lokal tidak bergerak. Tanpa perubahan desain kebijakan, MBG berisiko menjadi beban anggaran yang terus membesar tanpa dampak struktural yang sebanding. Dalam situasi global seperti sekarang, diam adalah pilihan paling mahal,” ungkap Bram. 

Karena itu Adidaya Institute kembali menegaskan upaya perubahan transformasi program MBG, dari program distribusi konsumsi menjadi platform serapan pangan nasional berbasis produksi lokal. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku MBG yang besar dan rutin nantinya akan menjadi permintaan terstruktur yang diserap langsung dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM pangan dalam negeri. Sebagai contoh, dengan kebutuhan 61,6 juta porsi setiap hari membeli dari produksi lokal, maka itulah efek pengganda atau multiplier effect yang paling nyata bagi petani dan nelayan di pelosok pelosok desa. 

“Bayangkan dampaknya. Petani punya pembeli pasti (mereka berani tanam lebih banyak). Nelayan masuk rantai pasok resmi (pendapatan naik). Koperasi desa jadi aggregator dan distributor (desa jadi pusat ekonomi). UMKM pangan tumbuh karena ada pasar yang jelas dan berkelanjutan. Uang negara berputar di dalam negeri — bukan mengalir ke importir,” kata Bram. 

Pergeseran pergeseran paradigma inilah yang ingin diperjuangkan Adidaya Institute. Pasalnya, selama MBG dipahami sebagai feeding program (program pemberian makan), maka ukuran keberhasilannya hanya apakah makanan sudah sampai ke tangan penerima. Padahal jika kita melihat spirit yang dilakukan Presiden Prabowo, dalam kerangka Big Bang dan Big Push, program MBG ini diharapkan menjadi program yang mampu mengerek pendapatan nasional dan kesejahteraan. 

“Pertanyaan soal efektifitas penerima MBG penting, tapi itu tidak cukup. Ia tidak menjawab: dari mana bahan bakunya? Siapa yang diuntungkan? Apakah ekonomi lokal bergerak?. Ketika MBG bertransformasi menjadi local food ecosystem program, maka pertanyaannya berubah total. Berapa persen bahan baku diserap dari produksi lokal? Berapa petani dan nelayan yang masuk rantai pasok resmi? Berapa UMKM pangan yang tumbuh karena MBG? Berapa rupiah yang berputar di ekonomi daerah — bukan keluar ke importir?” ucap dia. 

"MBG yang hanya mengukur jumlah porsi adalah MBG yang setengah jalan. MBG yang mengukur pertumbuhan ekosistem pangan lokal — itulah MBG yang sesungguhnya bekerja untuk Indonesia," sambung Bram. 

*Lima Langkah Percepatan*

Demi mendorong perubahan model program MBG, Adidaya Institute pun mendorong pemerintah melakukan lima langkah percepatan. Pertama, percepatan pembuatan peraturan turunan Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Menurut Bram, meski Perpres tata kelola MBG tersebut sudah ditetapkan sejak November 2025, namun peraturan pelaksana teknisnya khususnya yang mengatur mekanisme serapan lokal, kontrak dengan petani dan nelayan, serta peran koperasi sebagai aggregator masih berada dalam tahap penyusunan. Padahal, semestinya ini harus diselesaikan segera agar program MBG berjalan dengan kepastian hukum penuh di lapangan, bukan hanya di atas kertas.

Kedua, terkait dengan kepastian pasar yang dibutuhkan petani dan nelayan, Adidaya Institute mendorong adanya kontrak serapan yang dibuat dan mengikat. Kontrak tersebut harus memuat rancang kontrak pembelian dengan harga referensi, klausul penyesuaian inflasi, standar kualitas, dan jaminan pembayaran tepat waktu. Jika itu sudah dilakukan, maka kerangka Big Push di sektor pangan akan berlangsung dengan optimal. 

“Petani dan nelayan butuh kepastian pasar, bukan janji. Rancang kontrak pembelian dengan harga referensi, klausul penyesuaian inflasi, standar kualitas, dan jaminan pembayaran tepat waktu. Inilah inti dari Big Push di sektor pangan: memberi sinyal pasar yang kuat agar seluruh rantai produksi berani bergerak serentak,” ujarnya. 

Ketiga, bagi Adidaya Institute, posisi Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Lumbung Pangan sebagai Tulang Punggung MBG harus semakin diperkuat. Misalnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus segera diposisikan sebagai aggregator utama bahan baku MBG dengan menerima pasokan dari petani lokal, mengonsolidasi volume, dan mendistribusikan ke SPPG terdekat.

Selanjutnya, program Kampung Nelayan harus dihubungkan langsung ke rantai pasok MBG melalui kontrak serapan ikan dan produk perikanan lokal. Dengan demikian, pemerintah akhirnya berhasil menjadikan kampung nelayan bukan sekadar kawasan hunian, tapi sentra produksi protein nasional.

Pun, ungkap Bram, Lumbung Pangan Nasional harus berfungsi sebagai penyangga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan baku MBG. Terutama saat gejolak global menekan pasokan dan mendorong ketergantungan impor.

“Big Bang hanya bermakna jika institusi pelaksananya kuat. Indonesia saat ini sudah punya tiga program unggulan yang bisa langsung menjadi pilar eksekusi MBG di lapangan,” jelasnya. 

Keempat, pemerintah tentu harus menyiapkan program penyangga APBN atau Buffer Fiskal untuk menghadapi situasi gejolak global. Menurut Bram, di tengah tingginya ketidakpastian harga energi akibat konflik geopolitik, pemerintah perlu menganggarkan cadangan fiskal transisi secara eksplisit. Tujuannya agar gejolak eksternal tidak otomatis berujung pada pemotongan kualitas atau cakupan layanan MBG.

Kelima atau yang terakhir, menurut Adidaya, pemerintah harus segera membangun papan informasi atau dashboard MBG yang dapat diakses publik dan berbasis data Real-Time. Bram menjelaskan keterbukaan data tersebut akan menjadi ruang pelibatan publik yang aktif dan massif untuk meminimalisir potensi penyimpangan program MBG yang mungkin terjadi.    

“Big Bang tanpa monitoring adalah taruhan buta. Pantau biaya per porsi, persentase serapan lokal, jumlah SPPG aktif, indikator gizi, dan dampak ekonomi daerah — secara terbuka dan dapat diakses publik. Data adalah kompas transformasi: tanpanya, kita tidak tahu apakah lompatan besar ini (seperti program MBG ini) sudah mendarat di tempat yang benar,” ujarnya. 

Adidaya Institute kembali mengingatkan MBG merupakan salah satu program terbesar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia. Dalam kerangka Big Push dan Big Bang yang menjadi ruh kebijakan Presiden Prabowo, MBG seharusnya menjadi jangkar permintaan nasional yang mampu menggerakkan seluruh ekosistem pangan domestik dari hulu ke hilir, serentak dan berskala penuh.

Hingga kini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) — program ini telah menjangkau lebih dari 61,6 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir 2026. Sayangnya, selama belum terjadi perubahan model, program MBG masih akan dijalankan dengan model lama, yakni: beli, masak, bagi dan begitu seterusnya. 

“Negara bukan sekadar memberi makan. Negara membangun ekosistem pangan lokal yang tahan krisis, berkelanjutan, dan menggerakkan rakyat dari bawah,” tutup Bram. 

Editor: Theresa Sandra Desfika