MBG Dongkrak Ekonomi Masyarakat Sumba Barat Daya

Potret MBG di Wilayah Timur Indonesia

Program MBG di Sumba Barat Daya ikut mengangkat ekonomi warga yang bekerja di dapur MBG. Kristina Lende, setelah enam bulan bekerja sebagai pencuci ompreng di SPPG Watu Kawula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kini saya sudah mampu membeli 20–50 kilogram beras, memenuhi kebutuhan sekolah anak, bahkan membeli sepeda motor dari hasil kerja,” kisahnya.

Sebelumnya, Kristina hanya mengandalkan penghasilan suami yang bekerja serabutan dan berpenghasilan sekitar Rp50 ribu per hari. Dengan penghasilan tersebut, keluarga Kristina kesulitan bahkan hanya untuk membeli beras 1 kilogram.

Masih di Sumba Barat Daya, Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Laura, Maria Dolorosa, menyampaikan kisah positif penerimaan MBG di sekolahnya.

“Selama pelaksanaan Program MBG, saya melihat perubahan signifikan: anak-anak lebih antusias, lebih semangat hadir dan bertahan di kelas, mood lebih stabil terutama pada siswa grahita dan Down Syndrome. Selain itu, beban konsumsi asrama berkurang karena siswa sudah makan siang bergizi,” jelas Maria.

SLB Negeri Laura sendiri memiliki jumlah total 68 siswa (59 yang terdata resmi). Ada 5 kelas ketunaan seperti tuna rungu, daksa, autis, hingga grahita, termasuk down syndrome dan lambat belajar. SLB juga membuka kelas jauh di Kodi Utara sejak 2025. Sekitar 40 siswa tinggal di asrama secara bergantian, dengan mayoritas berasal dari keluarga ekonomi desil 1 (sangat miskin) dan 2 (miskin).

Langkah pemerintah yang mulai membenahi tata kelola dan berencana untuk memfokuskan MBG pada keluarga prasejahtera sebagai prioritas, adalah langkah yang tepat secara sasaran. Di luar narasi pro dan kontra terkait MBG, kita perlu melihat program ini dari sisi positifnya, terutama untuk memberikan akses bagi anak-anak dari keluarga yang belum mampu memberikan gizi dan nutrisi yang cukup setiap harinya.

“Diskusi soal MBG harus mulai naik level. Bukan cuma soal gagal atau sukses. Tapi kita bicara berbasis data. Evaluasi implementasi dan perbaikan SPPG yang bermasalah. Yang paling penting adalah memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan,” pungkas Alimudin.

Editor: Heru Febrianto