Jelang Muktamar NU, Dukungan ke Nasaruddin Umar Jadi Ketum PBNU Menguat

JAKARTA, investor.id - Dukungan terhadap Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi Ketua Umum PBNU menguat menjelang Muktamar NU ke-35. Salah satunya datang dari Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur yang mendukung Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU dan mendorong KH Said Aqil Siradj untuk mengisi posisi Rais Aam. 

Nasaruddin Umar, kata Gus Lilur saat ini menjabat sebagai Menteri Agama dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, imam besar Masjid Istiqlal, sekaligus guru besar yang dikenal di forum-forum dialog antaragama internasional. Sementara Said Aqil Siradj, tutur dia adalah ulama senior dengan rekam jejak panjang di PBNU dan keilmuan yang berakar dari Universitas Ummul Qura, Makkah.

"Keduanya profesor asli, ulama tulen, cendekia sejati yang bisa mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh, jangan sampai yang tampil justru yang itu-itu saja karena faktor politik," ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Gus Lilur juga mengkritik fenomena yang ia sebut "gus-gus nanggung", figur yang memanfaatkan simbol kesantrian sebagai legitimasi tanpa kedalaman keilmuan yang memadai, dan menggunakan NU sebagai batu loncatan karier politik.

Menurut Gus Lilur, muktamar kali ini adalah ujian sejarah, bukan sekadar suksesi rutin. Dia berharap para kiai dan ulama peserta muktamar memiliki keberanian moral untuk memilih berdasarkan kapasitas keulamaan, bukan kalkulasi kekuasaan. 

"Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama, atau terus terseret arus kekuasaan, itu yang sedang dipertaruhkan," tandas dia.

Karena itu, Gus Lilur meminta seluruh peserta Muktamar NU ke-35 menjadikan forum tertinggi organisasi itu sebagai momentum pemurnian, bukan arena perebutan kekuasaan. Kiai kampung asal Situbondo, Jawa Timur, itu menegaskan bahwa pilihan pemimpin di muktamar kali ini akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan republik, bukan mesin mobilisasi massa.

"Di tengah kondisi geopolitik global yang bergolak dan kerentanan kohesi sosial dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari seratus juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar. NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan, apa artinya bagi keutuhan bangsa?" jelas dia.

Gus Lilur menganalogikan semangat yang harus dibawa ke Muktamar ke-35 dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945.  Saat itu, para pemimpin Islam merelakan tujuh kata 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, demi mencegah disintegrasi bangsa yang baru merdeka. Baginya, keputusan itu bukan tanda kekalahan, melainkan puncak kenegarawanan. 

"Semangat Piagam Jakarta itu adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar," ujar Gus Lilur.

Sebagai bentuk konkret dari semangat itu, Gus Lilur menegaskan bahwa pemimpin NU yang terpilih di Muktamar ke-35 harus mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk dua periode. 

Dia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kekuatan penyatu dari dua arus besar yang selama ini berpotensi menjadi sumber perpecahan. 

"Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antara institusi keamanan negara, yaitu TNI dan Polri. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU pun harus seseorang yang mendukung keberlanjutan itu," pungkas Gus Lilur.

Editor: Imam Suhartadi