Lippo Jadi Perusahaan RI Pertama Teken WEF SCM

JAKARTA, investor.id – Lippo Group menjadi salah satu perusahaan pertama di Asia Tenggara yang menandatangani World Economic Forum (WEF)  Stakeholder Capitalism Metrics (SCM)  dengan lebih dari 100 perusahaan internasional kelas dunia lainnya.

“Penandatanganan  itu menjadi bukti  komitmen berkelanjutan dan  konsistensi Lippo menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, dan governance/ESG) untuk mendukung terciptanya kondisi dunia yang lebih baik,” kata Direktur Eksekutif Lippo Group, John Riady di Jakarta, Senin (7/2/2022). 

SCM merupakan acuan penerapan prinsip ESG secara global yang sifatnya lintas industri. SCM dirumuskan World Economic Forum (WEF) berkolaborasi dengan perusahaan konsultan dan audit dunia, yaitu Deloitte, EY, KPMG, dan PwC. Adapun beberapa perusahaan yang berkomitmen pada SCM di antaranya Dell Technologies, Fidelity International, Mitsubishi Corporation, UBS, Unilever, Siemens AG, Sony Corporation, dan Nestle.

John Riady, yang  ditunjuk sebagai World Economic Forum Young Global Leaders, mengungkapkan, penandatanganan itu dilakukan pada Desember 2021. “Dari persepsi Lippo Group, komitmen terhadap SCM adalah hal baik yang harus diterapkan demi kebaikan bisnis dan lingkungan pendukungnya secara jangka panjang,” ujar dia.

John memaparkan, berdasarkan data  WEF tentang  SCM, saat ini banyak  perusahaan besar,  terlebih yang sudah go public, tidak hanya memikirkan kepentingan pemegang saham (shareholders), namun paradigmanya berubah menjadi pemangku kepentingan (stakeholders). “ESG dan Stakeholder Capitalism menjadi hal yang penting untuk kami semua,” tegas dia.

SCM dan WEF Solusi Utama

John Riady menjelaskan, model bisnis ke depan  harus mencari sebuah solusi, yaitu  di satu sisi memperhatikan keberlanjutan (sustainability), baik untuk lingkungan maupun masyarakat, di sisi lain juga profitabilitas (profitability) dan pertumbuhan (growth).

“Jadi, ada kesinambungan dan lingkaran ekosistem bisnis antara purpose dan profit.  Ini menjadi aspirasi kami di Lippo, dan alasan kami tergerak untuk menjadi perusahaan pertama dari Indonesia yang menandatangani World Economic Forum Stakeholder Capitalism Metrics bersama lebih dari 100 perusahaan internasional kelas dunia lainnya,” papar John.

Pada era ini, menurut John Riady, yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana pelaku bisnis atau pelaku industri lebih sustainable di masa datang. Maka, SCM dari WEF adalah solusi utamanya.

Sebagai gambaran, atas pentingnya prinsip ESG ke depan, Presiden Joko Widodo (Jokowi)   menekankan penguatan penerapan ESG saat menghadiri  pertemuan WEF  secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada 20 Januari 2022. Terkait hal itu, John mengapresiasi langkah Presiden Jokowi.

John menuturkan, sejak Januari 2020, sejumlah ESG metrics yang bersifat universal atau berlaku lintas industri telah diidentifikasi oleh WEF.

Seiring  riset dan pertimbangan matang, melalui konsultasi dengan 200 organisasi global, SCM direduksi menjadi 21 core dan 34 expanded metrics, serta dibagi menjadi empat kategori besar, yaitu Principle of Governance, Planet, People, dan Prosperity.

Keempat kategori besar tersebut, menurut John, sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Memulai Lebih Awal

John Riady menuturkan, Lippo Group telah memperhatikan penerapan prinsip ESG setidaknya sejak tiga tahun lalu. “Jadi, ini bukan hal baru bagi kami. Sekarang kami sudah punya sustainability committee yang mendapatkan perhatian dan dukungan yang terbaik dari anggota-anggota direksi,” kata dia.

Lippo, menurut John, juga punya Head of Sustainability. “Harapan kami, pada tahun-tahun mendatang bisa terus lebih matang dan komprehensif,” tegas dia.

Dia menyatakan, pencapaian yang diraih  mengacu pada empat prinsip besar SCM. Dalam topik Governance, Lippo Group sejak tiga tahun lalu merombak jajaran top management untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat penerapan prinsip ESG.

“Mengenai Planet, kami telah menyediakan begitu banyak area penghijauan, irigasi, dan sistem drainase dengan kualitas terbaik. Bahkan, kami juga menggunakan air dari hasil pengolahan yang sangat baik dan air dari sumber terbarukan, seperti pemanenan air hujan untuk menghemat air,” ujar dia.

Terkait People, kata John, pihaknya tak ragu mengusung diversity and inclusion. “Jadi, kami sebenarnya sudah cukup baik. Kemudian ke equality bisa diukur sejauh mana levelnya, health and safety bagi pekerja juga memang sudah jadi perhatian kami,” kata John menegaskan.

Terakhir, dalam prinsip Prosperity, John Riady menyinggung terkait kontribusi Lippo Group terhadap sistem perekonomian. Lippo Group memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan pekerjanya juga bagi ekonomi Indonesia dari investasi-investasi yang ditanamkan.

“Mengenai berapa banyak yang sudah kami realisasikan dari prinsip besar tadi, mungkin 80% sudah kami kerjakan. Tapi sifatnya ini sesuatu yang harus terus diperbaiki dan tetap ditingkatkan lagi,” kata John.

Tantangan ESG

Di sisi lain, John Riady menyoroti penerapan prinsip ESG di tataran nasional. Menurut dia, hal ini bukan perkara mudah. Perlu waktu untuk menyosialisasikannya sehingga masyarakat, khususnya pelaku bisnis, paham dan mau mengadopsi prinsip tersebut.

Tantangan utamanya, kata John,  adalah awareness atau kesadaran. Dia yakin sebenarnya banyak manajemen perusahaan sedang memikirkan solusi penerapan ESG.

Penerapan prinsip tersebut perlu didukung edukasi, sosialisasi, serta regulasi yang kuat dari pemangku kebijakan untuk menciptakan standardisasi yang jelas dan dapat diterapkan secara riil.

John berharap penerapan ESG tak sekadar proses administrasi dalam penilaian dan pertanggungjawaban sebuah perusahaan. “Saya pikir banyak orang hatinya sudah di sana. Tinggal bagaimana membekali niat baik itu dengan satu framework, lebih terstruktur, lebih komprehensif,” tegas dia.

Tantangan kedua, menurut John, adalah yang disebut greenwashing. “Jangan ujung-ujungnya menjadi satu proses administrasi saja. Jadi, niat baiknya hilang, sekedar legal exercise. Pemerintah harus bisa mendorong ini diadopsi dengan riil,” tutur dia.

Editor: Investor.id