Pemanfatan Sumber Daya Laut Belum Optimal

JAKARTA, Investor.id - Pengelolaan sumber daya alam Indonesia di wilayah pesisir dan laut merupakan hal penting dan berarti bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Besarnya wilayah lautan di Indonesia yang mencapai 70% dapat dimanfaatkan, salah satunya untuk pangan.

Namun, pemanfaatan sumber daya kelautan Indonesia hingga saat ini oleh banyak kalangan dianggap belum optimal. Beberapa isu yang dihadapi antara lain, GPD yang rendah, atau sekitar 30%, dari sumbangan hasil laut. Selain itu, adanya tumpang tindih kepentingan kementerian, instansi dan lembaga dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan yang menyebabkan kurang harmonisnya implementasi kebijakan. 

Persoalan lainnya adalah konektivitas, di mana rantai pasokan dan daya saing untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia terbentur salah satunya berupa mahalnya ongkos laut dari Indonesia bagian timur ke bagian barat. Selain itu, kebijakan pembangunan desa pesisir belum berkorelasi dengan arahan kebijakan pembangunan, baik RTRW maupun RZWP3K. 

Paralel dengan hal tersebut, pandemi Covid-19 selama beberapa bulan belakangan telah memukul perekonomian Indonesia secara umum. Hampir seluruh sektor luluh lantak dibuatnya dan berdampak langsung pada perekonomian nasional. 

Hal itu mengemuka dalam webinar bertajuk "Pengembangan Industri Pangan Laut Terpadu DI Kawasan Pesisir Pasca-Covid19”, 15 Juli 2020, yang diikuti 700 lebih. Acara itu digelar Perhimpunan Alumni Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Indonesia (Perluni PWK ITI) bekerja sama dengan Program Studi PWK-ITI dan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Provinsi Banten. 

Hadir sebagai narasumber adalah Ahmad Aris dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengamat kelautan Rokhmin Dahuri, pemerhati transportasi laut dan logistik maritim Harry Boediarto dan Fransiskus Roberto, Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Fransiskus Roberto Diogo, perwakilan LSM Juang Laut Lestari Lombok, Nusa Tenggara Barat Juanita Mandagi, praktisi pembudidaya teripang Sahid SP, dan pemerhati pengembangan kawasan laut dan pesisir Freude TP Hutahaean.

Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta yang menjadi keynote speech webinar ini menyatakan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut ini sejalan dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan.

“Revitalisasi tambak rakyat harus menjadi optimal dan berkelanjutan karena perikanan budidaya merupakan masa depan," kata dia. 

Dia menambahkan, untuk mewujudkannya diperlukan sebuah kerja kolaborasi antarkementerian dan lembaga serta turut melibatkan Pemda. 

Ahmad Aris menegaskan, perencanaan spasial, tata ruang laut dan zonasi laut seharusnya mengawali arah penggunaan ruang dan pemanfaatan sumber daya. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun program sentra keluatan dan perikanan terpadu di 13 lokasi di Indonesia (Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba TImur, Sabang, Moa) yang dapat dijadikan contoh. 

Rokhmin Dahuri menegaskan, disparitas pembangunan wilayah masih jomplang di Indonesia. Seharusnya dalam pembangunan kelautan, 60% fokusnya diletakkan di sektor ekonomi, karena tingginya penganguran, terutama pasca-Covid19.

Harry Boediarto menambahkan, penataan ruang perairan harus mulai dilakukan. Harry mengajak seluruh pihak lewat ujaran “Ayo kita semua ke laut, termasuk mulai mengarahkan investasi ke sektor laut. 

"Perlu juga ada wilayah yang menjadi pilot project, d imana teknologi maju perikanan diterapkan, dengan model bisnis kelautan yang berkelanjutan," kata dia. 

Fransiskus Roberto Diogo optimistis pemanfaatan sumberdaya laut terutama di Kabupaten Sikka. “Tidak usah pesimistis dengan pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah politik anggaran dan kemitraan yang baik untuk pengembangan sumberdaya laut. Perlu kebijakan yang lebih masif dan berani dengan melibatkan semua pihak," kata Bupati Sikka.

Juanita Mandagi menegaskan, penataan ruang haruslah sinergis dan saling mengisi. “Kita harus beranjak dari tingkatan paling bawah. Desa menjadi ujung tombak untuk indutri pangan laut terpadu supaya masyarakat dapat menikmati," kata dia. 

Freude TP Hutahaean menyatakan, saat ini, belum ada kawasan di Indonesia yang mengembangkan potensi kelautan secara profesional. Indonesia belum mengelola bahan baku secara maksimal, karena hanya berperan sebagai eksportir yang kemudian masuk ke negara Eropa dan Tiongkok. 
 

Editor: Harso Kurniawan