Ekonom Bank Dunia: Kenaikan Harga Energi Sebabkan Pemerintah Dilema

JAKARTA, investor.id - Kepala Ekonom Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste Habib Rab memproyeksi, subsidi energi Indonesia secara eksplisit di tahun ini menjadi 0,9% terhadap PDB atau meningkat tipis dibandingkan subsidi energi di tahun lalu tercatat 0,8% terhadap PDB. Dengan naiknya harga komoditas energi global juga diyakini telah menyebabkan trade off atau dilema bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

"Penggunaan subsidi energi dilakukan untuk mengelola pergerakan harga minyak dunia kedalam harga BBM domestik. Namun bantuan subsidi energi digunakan hanya untuk jangka pendek untuk meminimalisir tekanan harga komoditas, sehingga reformasi subsidi masih harus terus dilakukan," ucapnya dalam Indonesia Economic Prospect, Rabu (22/6/2022).

Sementara itu, secara implisit, kenaikan harga energi telah berdampak pada beban kompensasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Pertamina dan PLN. Sebab, perusahaan masih harus menjual harga BBM dibawah harga keekonomiannya. Begitu pula dengan tarif listrik yang tidak dinaikkan disaat harga energi menanjak. Langkah ini dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi khususnya agar inflasi tidak meningkat serta menjaga daya beli masyarakat.

"BUMN (Pertamina dan PLN) menjual listrik dan bahan bakar di bawah harga pasar dampaknya (beban) diproyeksikan meningkat dari 0,7% dari PDB pada tahun 2021 menjadi satu setengah persen dari PDB pada tahun 2022. Jadi hampir dua kali lipat subsidi ini akan membantu menjaga inflasi harga konsumen dalam jangka pendek dan ini dapat membantu mempertahankan pemulihan permintaan domestik," tegasnya.

Habib menekankan, terdapat dua alasan pemerintah harus mempercepat reformasi subsidi energi menjadi penyaluran tertutup. Pertama skema subsidi energi saat ini sebagian besar masih menguntungkan rumah tangga kelas menengah dan atas, karena kelompok tersebut mengkonsumsi solar bersubsidi dan LPG bersubsidi dalam porsi yang besar.

"Jika kedua subsidi ini diganti dengan transfer sosial yang ditargetkan untuk masyarakat miskin, rentan dan kelas menengah yang bercita-cita tinggi, pemerintah dapat memiliki tambahan 0,6% dari PDB untuk belanja prioritas pembangunan," kata Habib.

Lebih lanjut Habib mengatakan, saat ini pemerintah telah menaikkan jenis bahan bakar minyak tertentu (Pertamax). Namun kebijakan ini dinilainya berdampak sangat kecil pada subsidi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mencari jalan keluar secara bertahap dan terukur untuk mengatasi masalah naiknya harga komoditas selain melalui kenaikan subsidi. Lantaran subsidi energi hanya mampu menahan lonjakan inflasi dalam jangka pendek, apalagi kenaikan harga komoditas diproyeksikan akan tetap ada kedepan.

"Ada sebaiknya (pemerintah)memikirkan rencana keluar bertahap dan terukur dan ini mungkin memerlukan langkah bertahap. melewati harga global untuk menghindari penyesuaian tajam dari perubahan harga yang permanen. Sekarang dengan asumsi bahwa subsidi membantu menahan biaya jangka pendek, mendorong tekanan harga, ini akan memungkinkan beberapa jeda untuk kebijakan moneter untuk menyesuaikan secara bertahap," tutupnya.  

Editor: Indah Handayani