Presiden Minta Belanja APBN dan APDB Dipercepat

JAKARTA, Investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial dipercepat. Alasannya, belanja pemerintah dapat mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Oleh sebab itu, Presien meminta seluruh kementerian, kepala lembaga, dan pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja yang ada dan jangan terjebak rutinitas. Tak kalah penting, seluruh instansi harus memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal itu ditegaskan Presiden dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/11).

Presiden menuturkan, APBN 2023 adalah instrumen untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Seiring dengan itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan.

Pertama, kata Presiden, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

Keempat, ungkap Presiden, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

“Fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Saya juga harus ingatkan, tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,” tegas Presiden.

Presiden menilai, di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, ekonomi Indonesia termasuk yang terbaik. Bahkan, IMF menegaskan, di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang.

Tingkat inflasi, kata Presiden, masih cukup terkendali, sekitar 5%, sedangkan rata-rata inflasi dunia di atas 10%, bahkan ada yang 75% lebih. Kinerja ekonomi Indonesia juga cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2022 mencapai 5,44% dan kuartal III 5,72%. Volume perdagangan tumbuh hingga 58% dan Indonesia surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut.

“Tetapi sekali lagi, perlu saya ingatkan, kita tetap harus waspada, kita tetap harus hati-hati. Semuanya harus memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan sekarang ini, utamanya global sedang tidak normal,” kata dia.

Oleh sebab itu, dia menuturkan, semua pihak harus memiliki sense of crisis dan siap atas segala berbagai kemungkinan yang terjadi. Dalam konteks ini, pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota diminta memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing.

“Ini penting sekali, karena inflasi momok semua negara. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” tandas Presiden.

Belanja Rp 3.061 T

Di sisi lain, Pemerintah menggelontorkan belanja negara sebesar Rp 3.061,2 triliun tahun 2023 untuk menghadapi tantangan gejolak dan pelemahan ekonomi dunia. Perinciannya, belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 814,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indraawati meminta kualitas belanja negara baik di pusat dan daerah harus terus diperbaiki pada 2023. Dia berharap semua pihak terus mewaspadai berbagai perkembangan terutama terkait kondisi pelemahan ekonomi global. "Belanja kementerian/lembaga memerlukan perencanaan yang matang, detail, dan pemahaman kondisi lapangan," ucap dia.

Dia mengatakan, pelaksanaan anggaran yang efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat membutuhkan tata kelola yang baik, tanpa korupsi. Langkah belanja yang efektif akan  menghindarkan APBN mengalami sisa anggaran yang berlebih akibat ketidakmampuan untuk mengeksekusi belanja negara yang baik.

"Ini tentu akan mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,"tutur dia.

Sebagaimana diketahui, APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84% dari PDB. Ini bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan konsolidasi fiskal yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsulidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu.

"Defisit APBN menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan sejak 2022. Adapun APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan sekaligus menjaga pemulihan ekonomi,” tutur Menkeu.

Editor: Harso Kurniawan