Pensiun Dini PLTU Jangan Andalkan Dana Negara Maju

JAKARTA, investor.id – PT PLN memutuskan untuk menunda penghentian operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara karena terkendala pendanaan. Sementara, pemerintah saat ini masih menanti pencairan dana Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau setara Rp 300 triliun dari negara maju.

Menanggapi situasi ini, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan, rencana memensiunkan dini PLTU batu bara untuk beralih ke energi baru dan terbarukan (EBT) memang memerlukan biaya besar. Namun, Indonesia tak bisa mengandalkan JETP yang realisasinya masih belum ada kejelasan, sejak pertama kali dijanjikan oleh negara-negara maju dalam Paris Agreement maupun pada pertemuan G20, bahkan hingga saat ini.

“Meski Presiden Jokowi sudah mengingatkan, lagi-lagi tidak ada kejelasan terkait dana sebesar itu bentuknya apa, apakah murni hibah atau loan atau soft loan itu tidak jelas. Kapan direalisasikan juga tidak ada kejelasan. Bahkan, saat (Menko Maritim dan Investasi) Luhut menagih, tidak ada hasilnya,” kata Fahmy, saat dihubungi B Universe, Minggu (19/11/2023).

Maka dari itu, Fahmy menilai, pemerintah memerlukan sumber pembiayaan lain selain mengandalkan JETP yang belum jelas nasibnya. Menurut Fahmy, satu-satunya jalan keluar adalah dengan menarik investor untuk menanamkan modalnya ke dalam pembangunan pembangkit EBT di Indonesia.

“Artinya, dana JETP tidak bisa diandalkan, tidak bisa kita harapkan. Maka perlu ada sumber dana yang lain. Tidak mungkin menggunakan APBN, tidak mungkin menggunakan dana internal PLN. Maka saya kira satu-satunya dana yang bisa diharapkan adalah dari investor. Jadi menggunakan investor untuk masuk ke pembangunan pembangkit EBT,” jelasnya.

Dengan catatan, Fahmy menekankan agar pemerintah juga menjaga dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi investor. Misalnya, dengan mempermudah perizinan berinvestasi, memberi berbagai Insentif fiskal hingga mendiskusikan harga jual beli tarif listrik yang layak baik bagi investor maupun PLN.

RUU EBT Apa Kabarnya?

Editor: Prisma Ardianto