Jokowi: Harga Beras Mahal karena Perubahan Iklim

JAKARTA, investor.id–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi saat ini merupakan dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim telah membuat kondisi cuaca tidak mendukung kegiatan budi daya tanaman padi sehingga banyak terjadi gagal panen yang berakhir pada menyusutnya produksi beras.

Untuk mengatasi kenaikan harga beras tersebut, pemerintah terus melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) bagi masyarakat yang membutuhkan, setidaknya hingga akhir Juni tahun ini.

Saat menyerahkan BPB yang bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP) kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat (KPM) di Gedung Kawasan Pertanian Terpadu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin (19/02/2024), Presiden menjelaskan, BPB tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah kenaikan harga pangan utamanya beras secara global yang masih terjadi hingga saat ini.

“Kenapa (harganya) naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen padahal yang makan tetap, produksinya berkurang, sehingga harganya menjadi naik. Dan pemerintah kita membantu bantuan beras ini agar meringankan ibu-ibu semuanya karena tadi harganya naik,” ujar Presiden.

Dalam keterangan yang dikutip pada hari yang sama, Jokowi menyampaikan, setelah Juni 2024, BPB akan dilanjutkan apabila APBN mencukupi. Saat berdialog dengan masyarakat/KPM, Presiden memastikan bahwa masyarakat telah menerima BPB pada Januari 2024.

“Untuk Januari sudah terima? Ini yang Januari. Nanti Februari dan Maret dapat lagi. Siapa yang enggak setuju? April, Mei, dan Juni dapat lagi. Nanti setelah Juni, kita lihat APBN-nya mencukupi tidak. Kalau mencukupi dilanjutkan lagi. Berarti sudah terima semua? Sudah terima semuanya,” tutur Kepala Negara di hadapan 1.064 KPM. Penyaluran BPB 10 kilogram (kg) per KPM per bulan.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi, saat mendampingi Presiden Jokowi, mengatakan, BPB akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden. Pada momentum pilpres 14 Februari 2024, penyaluran BPB sempat distop sementara untuk menghormati masa tenang pemilu.

“Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat atas penundaan ini. Namun sehari setelah pemilu, BPB langsung digelontorkan lagi. Dan saat ini Bapak Presiden minta agar terus dipastikan penyalurannya kepada 22 juta masyarakat berpendapatan rendah. Hari ini bersama Bapak Presiden kita pastikan penyaluran BPB ke masyarakat dan tentunya di wilayah-wilayah lain kita pastikan juga dilakukan hal sama seperti di Sulawesi dan Bali,” ujar dia.

Arief juga mengungkapkan, stok beras Perum Bulog secured untuk menghadapi Puasa-Lebaran tahun ini. “Kita pastikan Puasa-Lebaran beras itu ada dan cukup. Stok Bulog hari ini 1,4 juta ton dan ini harus terus didorong untuk masuk ke PIBC, pasar tradisional, dan retail modern. Dalam beberapa hari terakhir ini stok beras di retail modern sudah mulai normal lagi,” tutur dia.

Per 17 Februari 2024, realisasi penyaluran BPB 2024 tahap I oleh Bulog untuk alokasi Januari 193.368 ton atau 87,87% dari pagu sasaran per bulan 220.041ton. Untuk realisasi Februari 3.084 ton atau 1,4% dari pagu bulanan. Khusus Banten, realisasi BPB Januari 3.693 ton atau 54,91% dari pagu bulanan 6.725 ton.

Digenjotnya penyaluran BPB merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi khususnya beras. Pada Januari 2024, beras menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar 0,56% (year-on-year/yoy). Penyaluran BPB terbukti efektif menekan laju inflasi beras. Pada periode penyaluran BPB 2023 inflasi beras pada Maret 2023 sebesar 0,7% turun menjadi 0,2%.

Kemudian, inflasi beras November 2023 sebesar 5,61% turun menjadi 0,4% seiring penyaluran BPB tahap kedua di tahun itu. Untuk realisasi penyaluran beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) 2024, hingga 17 Februari 2024 mencapai 264 ribu ton, dengan alokasi penyaluran terbesar di wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jawa Timur, serta Jawa Barat. 

Editor: Tri Listiyarini