Jokowi Bangun MRT, LRT, dan Kereta Cepat Meski Tau akan Rugi, Kenapa?

IKN, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa moda transportasi publik seperti mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), hingga kereta cepat pasti membukukan kerugian. Namun demikian, pemerintah mesti membangun sejumlah moda transportasi publik tersebut untuk menekan kerugian lebih besar di berbagai aspek.

Presiden Jokowi mengatakan, setiap pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mesti mulai memikirkan membangun moda transportasi massal yang berbasis energi hijau. Pertama-tama, langkah tersebut tentu akan menjadi bagian penting untuk menekan polusi udara di masing-masing daerah.

Kepala Negara menyampaikan, moda transportasi yang dimaksud misalnya MRT, LRT, maupun kereta cepat. Jakarta yang sudah punya ketiga modal transportasi massal itu sekalipun masih menghasilkan indeks kualitas udara (air quality index) yang tinggi yakni 190-200 setiap harinya, padahal seharusnya maksimal di posisi 50 untuk kualitas udara bisa dikatakan sehat.

“Hati-hati kota-kota yang sudah mulai macet, padat, yang berkaitan dengan polusi. Larinya ke anak-anak yang masih bayi nanti jadi sakit pernapasan,” kata Presiden Jokowi saat memberi arahan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia, di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, pada Selasa (13/8/2024).

Namun demikian, baik itu MRT, LRT, maupun kereta cepat disadari punya biaya pembangunan yang besar. Sebagai gambaran, MRT dapat melahap anggaran sampai dengan Rp 1,1 triliun per kilometer, pada 10 tahun lalu. Sekarang, dana yang dibutuhkan membengkak menjadi Rp 2,3 triliun per kilometer.

Belum lagi biaya operasional mencapai Rp 800 miliar per tahun mesti digelontorkan untuk memastikan kelancaran layanan MRT. Bahkan jika seluruh rangkaian MRT yang ada di Jakarta sudah selesai, dana yang harus dikeluarkan setiap tahun bisa sampai Rp 4 triliun.

Selanjutnya LRT, moda transportasi massal ini dapat memakan anggaran operasional hingga Rp 700 miliar per tahun. Sedangkan kereta cepat per kilometer dapat menelan anggaran Rp 780 miliar per tahun.

“Ada gubernur atau bupati/walikota yang sanggup membagun MRT? Tunjuk jari? Bali? Hati-hati. Itungan-nya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya tidak kecil. APBD-nya siap? Karena apapun, yang namanya MRT, LRT, yang namanya kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO, APBD harus siap mengcover biaya operasional,” urai Presiden Jokowi.

Solusi Alternatif

Editor: Prisma Ardianto